INDOSATU.ID | Kurang tepatnya sasaran beberapa bantuan pemerintah membuat puluhan emak-emak mendatangi kantor DPRD SU (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara). Mereka berasal dari Kecamatan Medan Labuhan dan Medan Deli, Kelurahan Tangkahan dan Kelurahan Mabar.
Secara bergantian emak-emak mengungkapkan kekecewaannya di depan gedung wakil rakyat itu. Dasarnya ialah masih ada warga yang kurang mampu tidak mendapatkan bantuan, sebagaimana telah diumumkan pemerintah pusat untuk membantu warga ditengah pandemi covid-19. Kamis (28/5/2020).
Baca Juga: Kapoldasu Bersama Pemuda Batak Bersatu Bantu Pemulangan Jenazah Ibunda Melisa Aritonang
Karena hal itu, puluhan emak-emak yang hadir tersebut meminta pemerintah agar segera mendata ulang warga kurang mampu yang berhak dapat bantuan di wilayahnya.
Menurut mereka, ada banyak bantuan pemerintah seperti PKH (Program Keluarga Harapan), KIP (Kartu Indonesia Pintar), KIS (Kartu Indonesia Sehat), BLT (Bantuan Langsung Tunai), dll. Tetapi mereka menilai masih terdapat warga kurang mampu yang tidak mendapat bantuan tersebut apalagi dimasa-masa covid-19 yang sangat mempengaruhi perekonomian keluarga.
Baca Juga: Update Covid-19 di Sumut Hingga 21 Maret: Pasien PDP 48 Pasien dan ODP 338, Tersebar di 5 Daerah
Pasaribu sebagai koordinator aksi menyampaikan hingga kini di Kelurahan Mabar khususnya lingkungan 16 keluarga terdapat keluarga kurang mampu tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah.
Ia menambahkan, hampir 90% warga dari sekitar 600 KK warga sekitar adalah warga kurang mampu dan tergolong miskin karena tidak memiliki penghasilan rata-rata bila dibandingkan dengan UMK.
Baca Juga: Gubernur Sumut Tetapkan Status Siaga Terkait Virus Corona
"Kami layak menerima bantuan dan memiliki barang bukti, dari 600 KK warga sebagian tukang botot dan buruh termasuk buruh pabrik, hampir 90% warga tergolong kurang mampu dan miskin," ujarnya
Ditambahkannya lagi, sebelumnya mereka sudah didata kepling dan sudah mendatangi Dinas Sosial (Dinsos) untuk keperluan mengisi formulir, namun hinggga kini bantuan yang diharapkan belum ada.
Rudy Hermanto, anggota DPRD SU saat mendengarkan aspirasi emak-emak itu mengatakan akan mengundang Dinas Sosial Provinsi Sumut dan Dinas Sosial Kota Medan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Editor: Admin
Poto: Koran SIB
