INDOSATU.ID | Keinginan Pemerintahan Jokowi ingin membangun desa dengan program Dana Desa (DD) seolah dihianati warganya sendiri. Hal ini digambarkan dengan kasus-kasus korupsi DD di berbagai wilayah di Indonesia.
Sei Penggantungan salah satu desa di Kabupaten Labuhanbatu. Akhir-akhir
ini Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi perbincangan di grup Facebook Desa
Sei Penggantungan.
Baca Juga: Pemdes Sei Penggantungan Lakukan Penyemprotan Disinfektan di Rumah Ibadah Terkait Pandemi Covid-19
Pantauan penulis melihat adanya postingan oleh akun J Siahaan, ketika dikonfirmasi melalui telepon seluler, J Siahaan yang juga sebagai Pengawas BUMDes mengungkapkan kekecewaannya terhadap kegiatan BUMDes.
“Ketua BUMDes mengatakan membuat kegiatan jual pupuk dengan menggunakan uang BUMDes, tapi ketika diminta pertanggungjawaban malah mengatakan uangnya belum semua dibayarkan masyarakat,” ujar Siahaan kepada awak media indosatu.id
Baca Juga: Sabar Naek Limbong: Ridwan Nasution Layak Menjadi Ketua PPK Panai Hilir
Untuk menggali informasi lebih lanjut, awak media menghubungi bapak Galih sebagai pejabat Pendamping Desa.
“Ya, kita sudah turun kemaren ke desa Sei Penggantungan, harapannya agar internal pengurus BUMDes bisa menyelesaikan ini dengan baik,” ujarnya. Rabu (21/10/2020)
Baca Juga: Warga Desa Sei Penggantungan Laksanakan Musyawarah Sepakat Pemekaran Desa
Awak media lalu menghubungi Ketua BUMDes S. Sinambela. Sempat dua kali ditelepon tidak diangkat namun akhirnya diangkat ketika dihubungi ketiga kali.
Ketua BUMDes mengatakan agar awak media datang saja kerumah untuk konfirmasi. Lalu awak media mengatakan jika posisinya sedang bertugas di Medan lalu telepon terputus.
Baca Juga: Analisis Pariwisata di Desa Sei Penggantungan | Sappe Tua Panggabean,S.Tr.Par. (Cand.)
“Iya, datang saja kerumah ya, kalau lewat telepon kurang enak menjelaskan,” ucap S. Sinambela
(Lim)
