 |
| Aliansi Langkat Bersatu saat berada di Gedung KPK, Jakarta |
INDOSATU.ID | Beberapa perantau asal Langkat yang tinggal di Jakarta mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kali ini bertujuan untuk menyerahkan bukti-bukti tambahan terkait pelaporan dugaan korupsi di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.
Mereka menamakan diri Aliansi Langkat Bersatu, yang juga masih memiliki hubungan komunikasi yang baik dengan Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Langkat (Gempala), dimana beberapa minggu yang lalu Gempala melakukan unjuk rasa (unras) di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut).
Baca Juga: Mahasiswi Praktikum IKS FISIP USU Lakukan Inovasi Untuk Kembangkan Usaha Rakyat
Kordinator Aliansi Langkat Bersatu, Mulyadi membenarkan bahwa kedatangan mereka untuk menyampaikan surat susulan serta menyerahkan sejumlah dokumen-dokumen bukti tambahan sebanyak 4 kardus kepada KPK terkait adanya dugaan korupsi di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Selasa (2/2/2021)
"Hari ini kami datang ke KPK berkaitan dengan menyampaikan surat susulan serta menyerahkan bukti tambahan. Kali ini ada 4 dus Dokumen yang kami serahkan ke KPK terkait dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Langkat yang marak terjadi sejak dipimpin Bapak Terbit Rencana Perangin Angin", ujar Mulyadi.
Baca Juga: Gemapala Minta Kejati Sumut Selidiki Dana DAK TA.2019 Kabupaten Langkat
Ia menambahkan bahwa di Kabupaten Langkat sejak dipimpin oleh Bapak Terbit Rencana Perangin Angin marak terjadi dugaan korupsi, gratifikasi dan lain - lain.
"Ya begini, Mas. Kami lihat semenjak Bapak Terbit Rencana PA memimpin Kabupaten Langkat, marak sekali persoalan dugaan korupsi. Dimulai dari dugaan proyek fiktif, fee proyek, pemotongan dana bos, jual beli jabatan, serta dugaan tindak pidana pencucian uang, judi, narkoba dan penggelapan pajak. Itu hasil temuan-temuan kami di lapangan," tegasnya lagi
Baca Juga: Tak Sempat Nikmati Sabu, 2 Warga Diringkus Polsek Bilah Hilir
Berkaitan dengan 4 kardus dokumen yang diserahkan ke KPK, Mulyadi menyampaikan bahwa sejumlah bukti tersebut didapat dari Aparatus Sipil Negara (ASN) dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Langkat.
"Kami juga menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk ASN dan Anggota DPRD Kabupaten Langkat yang telah membantu kami dalam upaya melakukan bersih-bersih di Kabupaten Langkat yang kami cintai," lanjutnya.
Baca Juga: Pasca Unras, Gempala Laporkan Dugaan Penyelewengan DAK Langkat 2019 ke Kejatisu
Mulyadi meminta kepada KPK agar segera turun ke kabupaten Langkat untuk menindaklanjuti laporan serta tambahan bukti yang diserahkan hari ini.
"Kami Aliansi Langkat Bersatu bersama Komunitas Penyuluh Anti Korupsi Sumatera Utara (KOMPAK SUMUT) dan juga Aliansi Medan Perantau, meminta KPK segera turun ke Kabupaten Langkat, untuk mengusut tuntas sejumlah dugaan korupsi yang kami duga melibatkan Bupati Langkat, Bapak Terbit Rencana Parangin-angin. Kami siap menjadi mitra KPK dalam mewujudkan Kabupaten Langkat yang bersih. Namun, jika KPK tidak segera menindaklanti laporan dan bukti tambahan yang kami serahkan tadi, Kami akan menggelar unjuk rasa di Depan KPK dan Istana Negara,” tutup Mulyadi
Pewarta: Lian
Editor: Redaksi
