Labura - INDOSATU.ID | Warga dua kecamatan di kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), Sumut kumpulkan tanda tangan masyarakat.
Pengumpulan tanda tangan ini sebagai bagian dalam sebuah petisi yang akan dikirimkan ke Presiden Joko Widodo di Jakarta.
Tagor Tampubolon sebagai koordinator pada pengumpulan petisi tanda tangan ini mengatakan hal ini bentuk keinginan masyarakat tentang pembangunan jalan.
Ditambahkannya, nantinya petisi tanda tangan masyarakat tersebut akan dikirim ke Istana Negara di Jakarta.
Isi dalam petisi itu sebagai bentuk permintaan masyarakat Labura kepada Presiden Jokowi agar memperhatikan kondisi jalan yang rusak parah di daerah tersebut.
Dorongan dasar pengumpulan petisi tanda tangan dilakukan karena pemerintah daerah baik kabupaten ataupun provinsi tak kunjung merealisasikan janji pembangunan.
"Target kita mengumpulkan 1000 tanda tangan masyarakat, dan sudah tercapai. Petisi ini akan kirimkan ke Presiden Jokowi," ujar Tagor pada pers rilisnya kepada indosatu melalui pesan WhatsApp, Selasa (8/2/2022).
Pria yang akrab disapa Tagor itu menjelaskan pengumpulan tanda tangan warga dilakukan oleh sekelompok anak-anak muda baik mahasiswa dan pemuda desa yang mereka sebut Putra Putri Labura (PPL).
Gerakan ini sudah dimulai sejak Jumat 4 Februari 2022 dan setiap warga desa yang ingin membubuhkan tandatangan dipusatkan di satu tempat pada masing-masing desa yang dikunjungi.
Diketahui ada tiga desa yang dikunjungi dalam rangka pengumpulan tanda tangan ini, yaitu Teluk Binjai dan Sei Apung yang berada di Kualuh Hilir serta Teluk Pulai Dalam yang berada di Kualuh Leidong.
Tanda tangan itu dibubuhkan dalam sebuah spanduk berwarna putih dengan ukuran panjang 10 meter dan lebar 2 meter.
Sempat mendapat larangan dari salah satu oknum anggota partai, namun anak-anak muda itu tetap melanjutkan.
Sebelumnya pada 21 Desember 2021, mereka sempat melakukan pertemuan dengan Sekda kabupaten Labura, namun tidak ada tindak lanjut dari hasil pertemuan tersebut.
"Kami sudah bosan dengan janji, tanggal 21 Desember 2021 kita beraudiensi dengan Sekda, dijanjikan akan dimasukkan batu sepanjang 3 Kilometer dan paling lama dilaksanakan pada 10 Januari 2022, tapi sampai saat ini satu batu pun tak ada yang datang," ujarnya.
Johan Simbolon yang menjabat sebagai Kepala Desa Teluk Pulai Dalam merespon gerakan itu merupakan hak warga dalam upaya menyampaikan aspirasi.
"Kita mendengar tentang hal itu. Tapi kita tidak berwenang untuk melarangnya," ucap Johan, dikutip dari detikcom.
Secara demokrasi, Johan mendukung gerakan itu jika memang benar bertujuan untuk kebaikan dalam pembangunan.
"Disisi lain upaya masyarakat ini mungkin malah bisa saja berhasil menggedor pemerintah pusat. Jadi kita sebagai pemerintah desa selalu mendukung terhadap upaya-upaya yang bertujuan ke arah kebaikan," ucapnya lagi.
Penulis : Lian
Editor : Admin
