Ketua umum DPP LIPPI Dedi Siregar beserta jajarannya saat menyampaikan konfrensi pers | Foto : Azmi/indosatu.id |
Jakarta - INDOSATU.ID | Ketua umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Independen Pemuda Pemerhati Indonesia (LIPPI) Dedi Siregar mengatakan bahwa berita-berita soal Desa Wadas banyak yang tidak akurat dan tidak berimbang.
Hal ini dinilainya akan merugikan pihak pemerintah maupun kepolisian, juga terjadi simpang siur ditengah masyarakat dan kegaduhan yang serba tidak jelas fakta kasusnya dan pada akhirnya menyebabkan banyak tafsir dan dugaan-dugaan yang tidak mendasar.
Kepada awak media pada konferensi persnya di Jakarta, Dedi Siregar menghimbau kepada rekan-rekan pers dalam membuat dan menyiarkan berita soal peristiwa Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, harus akurat, berimbang, dan patuh terhadap Kode Etik Jurnalistik.
Menurutnya cukup banyak pemberitaan yang saat ini memojokan pihak kepolisian daerah terkait soal desa Wadas.
“Kami meminta pihak media agar tidak mengutip sumber yang belum terverifikasi,” ujarnya, Selasa (15/2/2022).
Sebagai ketum LIPPI yang menginginkan kedamaian dan kekondusifan, Dedi berharap tidak ada hoax yang menimbulkan kegaduhan.
"Karena akan merugikan banyak pihak, kami sangat berharap media memberikan berita yang tidak akan menimbulkan kebingungan, apalagi sampai menggiring opini tertentu," ujarnya lagi.
Ditambahkannya, kasus Wadas bisa saja ditunggangi kelompok politik tertentu untuk memojokkan pemerintah dan kepolisian.
"Sebab, kasus Wadas ini bisa dimanfaatkan oleh berbagai kelompok untuk menunggangi kepentingan politik tertentu, kami mendukung apabila berita nya dibuat sangat objektif, dan terbuka sehingga tidak menimbulkan kegaduhan," tegas Dedi yang juga ketum Formasu Jakarta ini.
"Sangat disayangkan banyak pemberitaan soal Wadas yang tidak jelas sumbernya dan tidak faktual, akibatnya hanya menduga-duga, apalagi mengutip dari sumber yang tidak independen," ucapnya.
Melalui rilis yang dikirimkan ke redaksi INDOSATU.ID, Dedi Siregar menghimbau kepada kawan-kawan media agar dalam membuat berita kasus Desa wadas tidak bias atau kabur.
"Wartawan harus menghadirkan berita akurat, berimbang, dan independen. Dengan begitu masyarakat akan memperoleh kejelasan apa yang sebenarnya terjadi,” ucapnya lagi.
"Oleh karena itulah maka kami yang tergabung dalam elemen masyarakat sangat prihatin dengan berbagai opini dan keadaan ini yang terus menyudutkan pihak pemerintah, selain itu kami meminta agar kasus ini tidak dipolitisasi oleh kepentingan kelompok untuk memanfaatkan situasi ini," tutupnya.
Editor : Admin
Penulis : Humas LIPPI