 |
| Cakades nomor urut 2, 3, dan 4 saat memberikan keterangannya | Foto: Lian/Indosatu Network |
Deliserdang - INDOSATU.ID | Pasca pemungutan suara pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak Se-Kabupaten Deli Serdang yang dilaksanakan pada Senin 18 April 2022 menyisakan beberapa permasalahan di Kecamatan Namorambe.
Desa Ujung Labuhan yang berada di Kecamatan Namorambe, dimana 3 (tiga) Cakades sekaligus, menolak menandatangani hasil pemungutan suara.
Dari 4 (empat) Cakades, hanya 1 (satu) Cakades yang menerima dan menandatangani hasil pemungutan suara pada rapat pleno yang dilaksanakan di kantor Desa Ujung Labuhan sekaligus yang digunakan sebagai Kantor Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD).
Penolakan tiga Cakades Desa Ujung Labuhan itu disampaikan ketiga Cakades tersebut pada saat rapat pleno di kantor Desa Ujung Labuhan, Senin (18/4/2022) malam.
Adapun Cakades yang tidak menerima hasil Pilkades tersebut, yaitu Cakades nomor urut dua, tiga, dan empat. Sementara yang menerima dan menandatangani hasil Pilkades hanya Cakades nomor urut satu.
Michael Hutabarat (Cakades nomor 2), David Sembiring (Cakades nomor 3) dan Edi Suranta Guru Singa (Cakades nomor 4).
Kepada wartawan, Cakades nomor urut dua Michael Hutabarat menyampaikan, Pilkades di Desa Ujung Labuhan diduga melakukan kecurangan dan keberpihakan P2KD kepada salah satu calon.
“Panitia jelas tidak netral, banyak undangan C6 yang masih menumpuk di kantor desa dan belum dibagikan hingga hari pemilihan semalam, lalu P2KD mencari orang untuk ditugaskan menjadi saksi untuk Cakades nomor 1 atas anam Firman Ginting,” kata Michael.
Cakades nomor urut empat Edi Suranta Gurusinga juga menilai kinerja P2KD tidak benar. Alasannya, beberapa warga yang sudah bermukim tinggal di Desa Ujung Labuhan dan memiliki KTP dan KK di Desa Ujung Labuhan puluhan tahun namun saat Pilkades tidak mendapat undangan C6, sehingga tidak bisa menggunakan hak suaranya.
"Sejak pertemuan kemarin saya sudah mosi tidak percaya dengan P2KD," ucap Edi.
Cakades nomor urut tiga David Sembiring, SP mengatakan sejak pelanggaran yang dilakukan ketua P2KD beberapa hari yang lalu hingga dipanggil camat, pada saat itu dirinya sudah menyatakan pendapat agar Pilkades ditunda.
"Sejak pertemuan kemarin dengan camat dan panwas pilkades di kantor Desa, saya sudah sampaikan agar pilkades ini ditunda, tapi camat tidak mau dan berkukuh pilkades harus dilanjutkan, sementara ketua P2KD sudah jelas-jelas disitu mengakui kesalahan perbuatannya," ujar David.
Kepada wartawan, ketiga Cakades ini menjelaskan telah diadakan pertemuan pada Sabtu 16 April 2022 hingga tengah malam yang dihadiri panitia pengawas (Panwas) Camat dan Kapolsek.
Pada saat itu, Cakades nomor urut tiga dan empat menyatakan mosi tidak percaya terhadap P2KD, sehingga mereka meminta Pilkades ditunda dan atau petugas P2KD diganti karena dugaan-dugaan keberpihakan kepada salah satu calon.
“Bukti-bukti curang dan keberpihakan P2KD terhadap salah satu Cakades sudah kami kumpulkan dan kami akan melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tentang banyaknya kecurangan dan keberpihakan P2KD untuk memenangkan salah satu Cakades,” tambah Edi.
Usai tidak menerima hasil Pilkades, ketiga Cakades ini meminta kepada para simpatisan dan pendukungnya agar tetap tenang dan tidak melakukan aksi-aksi anarkis demi menjaga ekondusifan di Desa Ujung Labuhan.
Para pendukung ketiga Cakades yang tidak menerima hasil Pilkades tersebut sempat berkumpul di depan kantor Desa Ujung Labuhan ketika rapat pleno hasil Pilkades dilakukan.
Salah satu pendukung yang tidak mau menyebutkan namanya mengatakan P2KD tidak netral.
"Mereka takut sama Cakades nomor satu," ucap salah satu pendukung.
Pewarta: Lian
Editor: Admin
