 |
| Screenshot video konvoi ormas Khilafatul Muslimin yang dituding mengajak masyarakat menegakkan khilafah |
Jakarta | INDOSATU.ID - Video konvoi itu viral di media sosial pada Minggu 29 Mei 2022. Dalam video itu, tampak pengendara motor membawa atribut poster hingga bendera bertuliskan Khilafatul Muslimin wilayah Jakarta Raya sambut kebangkitan khilafah Islamiyah.
Dengan adanya pemberitaan dan konvoi motor tersebut, Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia (LAKSI), melalui kordinatornya mendesak jajaran Polri menindaklanjuti acara konvoi itu.
Sebab katanya, kegiatan konvoi tersebut dapat menjadi propaganda dalam penyebaran paham khilafah.
"Kami mendesak Polri agar segera bergerak cepat dengan menindaklanjuti persoalan konvoi pemotor yang membawa atribut Khilafatul Muslimin di Cawang Jakarta dan wilayah lainnya. Konvoi ini disinyalir bisa menjadi ajang propaganda untuk menyebarkan paham ideologi kelompok radikalisme," kata Azmi, Selasa (31/5/2022).
Azmi Hidzaqi selaku kordinator LAKSI kepada indosatu.id mengatakan, mendukung setiap langkah BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) dan Densus 88 Polri untuk segera bertindak cepat mengambil langkah yang efektif.
Langkah cepat Polri dan BNPT dinilai dapat membendung setiap gerakan radikalis dan terorisme yang kerap kali mencoba melakukan propaganda untuk menyebarkan paham ideologi yang menyimpang dan tidak dibenarkan oleh negara.
"Kami juga mendesak agar Polri tidak kecolongan, dengan berbagai cara dan modus baru yang kerap dilakukan oleh kelompok radikalisme ini. Menurut kami apa yang dilakukan kelompok Khilafahtul Muslimin ini dengan menggunakan konvoi motor jelas-jelas tidak dibenarkan dalam aturan negara. Selain itu juga bisa menimbulkan dampak negatif bagi masayarakat, oleh karena itulah kami mendorong agar Polri bisa menyelidiki terkait motif dari kegiatan tersebut. Serta kaitannya dengan berbagai kelompok radikal yang jelas-jelas dilarang di Indonesia,"kata Azmi lagi.
"Terkait dengan Khilafatul Muslimin, kami mendukung BNPT dan Densus 88 agar dapat melakukan kordinasi dengan pemerintah daerah, forkopimda di seluruh wilayah NKRI untuk mewaspadai gerakan ini karena bertentangan dengan falsafah bangsa dan berpotensi melahirkan gerakan terorisme," tegasnya. (Red)
