 |
| Jenderal Dudung ketika melakukan pemantauan minyak goreng |
INDOSATU.ID | Jakarta - Tingginya harga minyak goreng dan sulitnya mendapatkan minyak goreng di pasaran beberapa waktu lalu sangat di keluhkan oleh warga masyarakat, oleh karena itu jangan sampai kesulitan ini terjadi lagi kedepannya.
Masyarakat yang kesulitan mendapatkan minyak goreng dan langkanya minyak goreng, ditengarai karena adanya permainan nakal terkait aliran minyak sawit mentah atau CPO.
Dimana yang seharusnya disalurkan untuk kebutuhan rumah tangga, tapi justru digeser ke pasar industri, karena adanya selisih harga yang cukup tinggi.
Publik sangat mengapresiasi langkah cepat KSAD Jendral Dudung Abdurahman yang langsung mengecek ke pasar terkait harga minyak goreng, dan memperingatkan pihak industri untuk menjaga ketersediaan minyak goreng bagi kebutuhan rumah tangga.
Kordinator Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia (LAKSI) Azmi Hidzaqi dalam pers rilisnya menyatakan sangat mendukung langkah pemerintah untuk menindak tegas para mafia minyak goreng.
Selain itu, LAKSI juga mendukung adanya pelibatan langsung KSAD Jenderal Dudung Abdurahman dalam melakukan pengawasan terhadap pendistribusian minyak goreng di tingkat pasar tradisional maupun di pasar modern.
"Kami sangat menyayangkan adanya pernyataan dan narasi yang kurang bijak dari beberapa anggota DPR yang seakan meragukan kemampuan dan kapasitas Jendral Dudung Abdurahman dalam membantu percepatan dalam melakukan pengawasan terhadap minyak goreng, yang mana beliau diamanahkan sesuai dengan keputusan Mentri Maritim dan Investasi (Marvest_red)," kata Azmi, Sabtu (4/6/2022).
LAKSI menilai, akibat adanya para spekulan dan mafia minyak goreng selama ini yang mempermainkan harga, sehingga masyarakat kesulitan mendapatkan minyak goreng dengan harga murah.
"Oleh karena itu, dengan adanya tim khusus yang menangani persoalan minyak goreng ini, merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat, agar tidak ada lagi permainan nakal yang dilakukan oleh para mafia minyak goreng," katanya lagi.
"Kami mendukung langkah KSAD yang melakukan pengawasan turun langsung ke pasar-pasar tradisional, dan juga melakukan pengawasan ketat kepada produsen minyak goreng untuk memastikan penyaluran sampai ke masyarakat," tutur koordinator LAKSI itu.
Keputusan pemerintah membentuk tim khusus dalam rangka mengurusi, dan mengawasi distribusi minyak goreng patut di apresiasi.
Langkah itu dinilai dapat memastikan harga, dan distribusi minyak goreng dari produsen hingga ke pasar sesuai dengan harga yang telah di tetapkan oleh pemerintah.
Oleh karena itu, lanjutnya, kehadiran KSAD sangat diperlukan untuk membantu pengawasan ekstra dan memastikan produsen minyak goreng berpihak kepada masyarakat kecil, dan nantinya tidak ada lagi yang melakukan pelanggaran untuk semata-mata mengeruk keuntungan semata.
Masyarakat sangat berharap dengan hadirnya KSAD dalam melakukan pengawasan minyak goreng, dapat mempersempit ruang gerak para mafia nakal.
Harapan kedepannya, tidak ada lagi pabrik yang dengan sengaja menimbun minyak goreng ketika pemerintah menetapkan aturan HET, dan baru membuka kembali distribusi minyak goreng ketika HET dicabut.
"Dan kami sangat berharap permainan harga yang kerap dilakukan oleh sekelompok mafia dan pengusaha nakal minyak goreng, dapat di ditindak tegas sampai tuntas," tuturnya.
"Selain itu, kami meminta kepada KSAD juga melakukan pengawasan ketat di pelabuhan, jalur-jalur perbatasan, hingga jalur darat untuk mencegah adanya pelanggaran dari produsen yang mencoba bermain-main untuk melakukan ekspor CPO dan turunannya secara diam-diam. (Red/LAKSI)
