 |
| Arwan Syahputra, Ketua Pemda Batubara |
Batubara, INDOSATU.ID - Harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang naik, membuat rakyat begitu panik. Namun apresiasi tetap harus diberikan terhadap pemerintah pusat yang berupaya menenangkan dan menyejahterakan masyarakatnya lewat bantuan langsung tunai Bahan bakar minyak (BLT BBM).
Namun disamping itu, program yang kucurkan oleh pemerintah pusat melalui dana APBN ini, hendaknya diselaraskan dengan kinerja yang baik pula oleh pemerintah daerah melalui dinas sosialnya, seperti di Kabupaten Batubara.
Melirik BLT BBM Ini, segenap mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam organisasi Perhimpunan Mahasiswa dan Pemuda (Pemda) Batubara mengkritisi kinerja Riyadi selaku Kadinsos Batubara.
Menurut Ketua Pemda Batubara Arwan Syahputra, Kadinsos Batubara harus melakukan publikasi terkait keluarga penerima manfaat (KPM) BLT BBM bersubsidi, dan juga bantuan sosial lainnya.
"Jika itu data dari Kemensos dan dikirim via pos, namun tetap pengusulnya dari daerah-darah, dan mereka (Dinsos) kami nilai tetap mempunyai data pertinggal, jadi kita menuntut agar adanya transparansi data kpm dari Dinsos Batubara, agar tidak lambat. Dan benar benar bantuan itu tepat sasaran, dan bila belum tepat agar bisa dievaluasi," kata Arwan Syahputra, Ketua Pemda Batubara, Rabu (21/09/2022).
Aktivis pemerhati kebijakan publik ini juga menilai, selama ini Dinsos Batubara hanya mengharapkan data dari desa/kelurahan tanpa lakukan verifikasi langsung dan cek lapangan secara berkala.
"Padahal Dinsos Batubara punya banyak TKSK, dan itu bisa diturunkan untuk verifikasi data KPM," ucapnya.
Ia juga menyentil kinerja Kadinsos Batubara terkait penyaluran bansos, baik itu program keluarga harapan (PKH) atau bantuan sosial lainnya.
"Karena jika dicek lapangan, masih ada masyarakat yang benar-benar membutuhkan namun tidak mendapatkan, dan masih ada yang ekonomi menengah, malah menjadi sasaran penerima bansos, dan ini logika terbalik," sambung Arwan.
Arwan mengharapkan, agar Kadinsos Batubara melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait BLT BBM tersebut dan lakukan update data penerima manfaat yang terbaru.
"Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka kami sangat meragukan kinerja Riyadi dalam memimpin Kadinsos Batubara, dan hendaknya DPRD segera memanggil Kadinsos, dan pak Bupati segeralah lakukan evaluasi," tandasnya. (Admin)
