 |
| Diduga Buruknya Kinerja dan Transparasi Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi |
INDOSATU.ID || SUKABUMI - Tim Jorelat yang terdiri dari beberapa media siber mengadakan audiensi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi.
Kegiatan ini dimaksudkan untuk meminta penjelasan, mengenai kinerja dan transparansi dari program-program Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi.
Penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, serta dapat melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Salah satu pertanyaan dalam audensi tentang transparansi dalam papan informasi pagu beberapa proyek, tidak mencantumkan volume panjang, lebar, dan tinggi.
Keterbukaan informasi publiknya dinilai masih kalah dengan pagu proyek papan informasi desa, setiap ada proyek pekerjaan fisiknya.
Selain itu, awak media pun melontarkan pertanyaan sejauh mana SKPD Dinas Pertanian yang fungsi pokoknya ada dua aspek transparansi dan akuntabilitas terkait website resmi dinas pertanian yang tidak bisa diakses di tahun 2022.
Tidak adanya asas transparansi sesuai dengan UUD No 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta berapa banyak CPCL kelompok tani yang produktif dengan skala prioritas, dan sejauh mana monitoring terhadap infrastruktur irigasi.
Bagaimana masyarakat/publik dapat melakukan sosial kontrol sementara di pagu papan informasi tidak di cantumkan volume pekerjaaan.
Cucup, salah satu wartawan yang turut hadir dalam acara audiensi itu menilai penjelasan yang diberikan pihak Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi kurang memuaskan.
"Menurut kami awak media, jawaban yang diberikan pihak Dinas Pertanian sangat tidak memuaskan. Kami menilai banyak kejanggalan," ungkap Cucup, salah satu wartawan yang ikut dalam audiensi tersebut.
"Kami memperlihatkan video pembangunan irigasi tanpa pondasi, tetapi kenapa pihak dinas tidak mengetahui. Sedangkan tadi pihak dinas mengatakan terkait monitoring pembangunan awal, pertengahan dan akhir, serta papan proyek yang tidak menjelaskan volume pekerjaan," ungkapnya lagi.
"Apakah itu bisa dinamakan keterbukaan publik," tutupnya.
Pewarta: Rab Ripaldo
Editor: Arif/Kabiro Sukabumi Raya
