 |
| Foto grafis: indosatu.id |
Penulis: Sutrisno Pangaribuan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Senin (6/6/2022) di Gedung DPR RI menyepakati dana Pemilu 2024 sebesar Rp 76,656 triliun.
Jumlah tersebut meliputi anggaran tahun 2022, 2023, dan 2024, dengan perincian, untuk tahun anggaran 2022 yang diusulkan yakni sebesar Rp 8,061 triliun.
Kemudian untuk 2023 sebesar Rp 23,857 triliun dan 2024 Rp 44,737 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan sebesar 82,71 persen atau sebesar Rp 63,405 triliun untuk kegiatan tahapan pemilu, yakni pelaksanaan tahapan pemilu, honor badan adhoc, logistik pemilu, serta untuk sosialisasi dan pendidikan politik pemilih.
Menurut Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari, sebanyak 17,29 persen anggaran atau Rp 13,250 triliun akan dimanfaatkan untuk pembangunan, renovasi atau rehabilitasi kantor maupun gudang, sewa kendaraan operasional untuk 549 satuan kerja atau satker.
Berikutnya untuk uang kehormatan komisi, gaji dan tunjangan kinerja pegawai sekretariat KPU di seluruh Indonesia. Kemudian untuk belanja operasional kantor, dukungan IT peralatan komputer, serta perekrutan KPU provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia.
KPU merinci anggaran Pemilu 2024 itu untuk kebutuhan badan adhoc yakni honor dan operasional kerja badan adhoc sebesar Rp 34,443 triliun atau 44,93 persen dari anggaran. Honor badan adhoc pada 2024 naik cukup signifikan bahkan hampir mencapai tiga kali lipat.
Untuk honor KPPS untuk Pemilu 2024 dirancang sebesar Rp 1,5 juta per orang, sebelumnya honor KPPS di 2019 sebesar Rp 550 ribu. Begitu juga, honor PPK di 2019 sebesar Rp 1,8 juta dan di 2024 dirancang sebesar Rp 3 juta, kemudian untuk PPS dari Rp 1,3 juta menjadi Rp 2,45 juta.
Lebih lanjut, anggaran untuk kebutuhan logistik pemilu porsinya Rp 16,017 triliun atau 20,90 persen dari total anggaran. KPU juga membuat pos anggaran untuk alat pelindung diri sebesar 6,07 persen atau Rp 4,652 triliun. KPU juga menganggarkan untuk Pilpres 2024 putaran kedua.
Anggaran itu untuk honor KPPS selama 1 bulan, logistik, pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi penghitungan suara yakni Rp 14,479 triliun atau 18,89 persen dari anggaran.
Pilpres Pasti Satu Putaran
Besarnya anggaran untuk penyelenggaraan Pemilu 2024, tentu menjadi beban kita bersama, sehingga dibutuhkan langkah strategis untuk menguranginya. Upaya mengurangi biaya Pilpres dengan menggelarnya hanya satu putaran sebuah keniscayaan.
Pilpres 2009 yang diikuti oleh 3 Paslon, yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) - Boediono, Megawati Soekarnoputri - Prabowo Subianto, dan Jusuf Kalla - Wiranto. Pilpres dimenangkan dalam satu putaran dengan perolehan 60,80% suara oleh SBY - Boediono.
Maka tentu bukan hal baru jika rekan juang politik Ganjar Pranowo, KoRaN optimis Pilpres 2024 hanya satu putaran.
Sebagai calon presiden dengan elektabilitas tertinggi di semua Lembaga survey, tentu menjadi modal awal yang baik bagi Ganjar Pranowo. Gerakan rekan juang politik, relawan dan simpatisan menunjukkan tren positif.
Sementara kandidat lain, baik Anies Baswedan maupun Prabowo Subianto, pun semakin kencang. Mereka telah dideklarasikan oleh partai Gerindra, untuk Prabowo Subianto sebagai Capres, dan oleh partai Nasdem untuk Anies Baswedan sebagai Capres.
Begitupun sudah dideklarasikan oleh Parpol, Ganjar Pranowo masih tetap unggul meskipun baru dideklarasikan oleh rekan juang politik, relawan maupun simpatisan.
Bagi Kongres Rakyat Nasional (KoRaN), rekan juang politik Ganjar Pranowo, Pilpres pasti satu putaran, sekalipun Capres/ Cawapresnya lebih dari 2 paslon.
Bagi rekan juang politik Ganjar Pranowo, upaya untuk memastikan Pilpres satu putaran itu bagian dari perjuangan, sebab bangsa kita dapat menghemat Rp 14,479 triliun.
Jika membangun satu Unit Sekolah Baru (USB) sebesar Rp 10 miliar, maka dengan Pilpres satu putaran kita dapat membangun 1.448 USB.
Jika digunakan untuk membangun Puskesmas baru, sebesar Rp 8 miliar tiap Puskesmas, maka akan terbangun 1.810 unit Puskesmas baru.
Pilpres 2024 diikuti 2, atau 3 Paslon, KoRaN optimis Ganjar Pranowo dapat menang dalam satu kali putaran. Pendukung Jokowi di Pilpres 2019 akan simetris dengan pendukung Ganjar Pranowo, dan kecenderungannya bertambah.
Mengacu kepada perolehan suara Jokowi di Pilpres 2019, sebesar 55,50% dari suara sah nasional, maka Ganjar Pranowo dipastikan dapat menang dalam satu kali putaran.
Oleh karena itu, partai politik (Parpol) pengusung dan pendukung Jokowi di Pilpres 2019, dan saat ini menjadi bagian dari Kabinet Indonesia Maju diharapkan untuk tidak ragu menetapkan pilihan mengusung dan mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.
Cawapres Ganjar Pranowo Dari Luar Jawa
Upaya memenangkan Pilpres tentu merupakan tujuan dari kontestasi politik, namun persatuan dan kesatuan bangsa harus tetap terjaga.
Dalam sejarah pergerakan pemuda, perjuangan kemerdekaan, hingga menjadi negara merdeka dan memiliki presiden dan wakil presiden, keterwakilan nusantara menjadi konsensus bersama.
Kepemimpinan Nasional pertama, Soekarno dari Jawa, Mohammad Hatta dari Sumatera. Tentu bukan karena kebetulan itu dirancang, pasti telah melalui berbagai percakapan intensif dari para pendiri bangsa.
Di masa orde baru pun, Presiden Soeharto, dari Jawa, pernah didampingi Wakil Presiden Adam Malik, dari Sumatera dan Wakil Presiden Baharuddin Jusuf Habibie, dari Sulawesi.
Sewaktu Presiden Megawati Soekarnoputri dari Jawa, Wakil Presiden Hamzah Haz, dari Kalimantan. Presiden Susilo Bambang Yudoyono periode pertama dan Presiden Joko Widodo periode pertama, keduanya bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla, dari Sulawesi.
Berdasarkan fakta tersebut, maka sangat tepat, jika Calon Presiden Ganjar Pranowo disandingkan dengan Calon Wakil Presiden dari luar pulau Jawa.
Pilpres satu putaran tersebut akan semakin pasti dengan kolaborasi pasangan nusantara, calon presiden dari Pulau Jawa, dan calon wakil presiden dari luar Pulau Jawa.
(Penulis adalah Presidium Kongres Rakyat Nasional (KoRaN))
