 |
| Foto: Tim indosatu.id |
Penulis: Sutrisno Pangaribuan
Medan, 22 Januari 2023
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) harga gabah dan beras tingkat petani pada Desember 2022 lalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya (year on year/yoy).
BPS mencatat rata-rata harga gabah kering panen senilai Rp 5.624 angka ini naik 17,83% yoy. Sedangkan untuk gabah kering giling di harga Rp 6.166 naik 21,75% yoy.
Dari data ini terlihat jarak harga gabah kering panen dan giling nyaris mencapai Rp 500. Sedangkan untuk harga rata-rata beras, BPS mencatat harga beras di penggilingan senilai Rp 10.604, harga ini naik 13,44% yoy.
Untuk beras grosir di harga Rp 11.363 naik 8,95% yoy, dan untuk beras eceran Rp12.112 naik sebesar 6,23% yoy.
Data ini memperlihatkan selisih harga beras di penggilingan dengan yang dijual di eceran mencapai Rp 1.500.
Semula, Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan produksi beras nasional tahun 2022 bisa naik 720 ribu ton atau 2,29% jadi 32,07 juta ton dibandingkan realisasi tahun 2021 yang tercatat 31,36 juta ton.
Lonjakan itu diharapkan bisa tercapai dari kenaikan produksi di bulan Oktober s/d Desember 2022 yang ditaksir sebanyak 5,9 juta ton atau naik 15,12% setara 780 ribu ton dibandingkan periode sama tahun 2021 yang tercatat 5,13 juta ton.
Namun, sepanjang Januari-September 2022, produksi beras RI justru mengalami penurunan 0,22% atau sekitar 60 ribu ton menjadi 26,17 juta ton dibandingkan periode sama tahun 2021 yang mencapai 26,23 juta ton.
Sementara itu, Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat, harga Gabah Kering Panen (GKP), Gabah Kering Giling (GKG), dan beras medium terus meningkat sejak bulan Juli 2022 hingga saat ini.
Tercatat, beras medium harga rata-rata nasional tingkat konsumen pada bulan Juli 2022 yang semula Rp 10.777/kg mengalami kenaikan 5,34% menjadi Rp 11.352/kg sejak 11 Desember 2022.
Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso (Buwas) melakukan pemecatan terhadap karyawan Bulog yang bermain kotor.
Baca Juga: Laku Spiritual Agama Apapun Mampu Menghantar Memasuki Wilayah Agama Yang Luas dan Berkualitas
Tindakan pemecatan tersebut berkaitan dengan mafia beras yang dipastikan ikut bermain menaikkan harga beras.
Buwas mengaku sudah mengantongi sejumlah nama dan alamat tempat para mafia beras melancarkan aksinya.
Buwas juga mengatakan bahwa, kenaikan harga beras disebabkan oleh faktor tunggal, yakni keberadaan mafia yang sengaja menggerek harga beras di level pedagang.
Sementara itu, beras merupakan makanan utama masyarakat Indonesia sehingga perkembangan harganya akan sangat menentukan laju inflasi Indonesia.
Beras memiliki bobot inflasi sebesar 3,32% yang merupakan bobot tertinggi dari semua kelompok makanan. Maka tidak heran jika kenaikan harganya akan menekan daya beli masyarakat.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat beras adalah komoditas penyumbang kemiskinan di tanah air. BPS menyatakan beras memberikan sumbangsih terhadap kemiskinan di kota sebesar 19,69 persen dan perdesaan sebesar 23,79 persen.
Berdasarkan kondisi tersebut, Kongres Rakyat Nasional (KORNAS) menyampaikan sikap dan pandangan sebagai berikut:
Pertama, bahwa beras sebagai bahan pangan pokok utama yang dikonsumsi mayoritas rakyat Indonesia. Maka pemerintah diminta untuk segera melakukan tindakan konkrit dalam memastikan harga beras turun dan dapat dijangkau oleh masyarakat.
Kedua, bahwa seluruh partai politik ( Parpol ) tidak tertarik untuk merespon persoalan tingginya harga beras. Seluruh Parpol sengaja membiarkan keadaan tersebut untuk dimanfaatkan membangun citra “pro rakyat” dengan melakukan “Operasi Pasar Parpol” dan “Bakti Sosial Pembagian Sembako Parpol”.
Ketiga, bahwa seluruh Parpol lebih tertarik membahas persoalan seputar kekuasaan, baik melalui kegaduhan tentang sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup.
Kemudian sibuk dengan perdebatan sosok Capres dan Cawapres dan dinamika seputar paket-paket koalisi.
Keempat, bahwa kita medapati risiko kementerian pertanian, kementerian perdagangan yang dipimpin oleh pimpinan Parpol.
Tugas menjadi Menteri tidak menjadi prioritas, bahkan hanya dimanfaatkan untuk memfasilitasi Parpol masing- masing.
Dalam hal tingginya harga beras di pasar, maka selain Bulog, Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan juga harus bertanggung jawab.
Kelima, bahwa Satgas Pangan diminta untuk proaktif dalam menindaklanjuti informasi dan laporan yang disampaikan oleh Bulog tentang mafia beras.
Pengungkapan keberadaan mafia beras menjadi penting untuk memberi kepastian dan efek jera terhadap para pelaku.
Keenam, bahwa rakyat lebih membutuhkan beras dengan harga murah dan terjangkau dibandingkan dengan program pemberian dan pembagian sembako/ beras dari pemerintah, Parpol atau pihak lainnya.
Maka pemerintah dan pihak lain diminta agar bekerjasama dalam menurunkan harga beras, bukan membagi-bagi sembako.
Ketujuh, bahwa kita harus bergotong royong dalam menghadapi setiap dinamika sosial ekonomi yang terjadi.
Maka diminta kepada seluruh rakyat untuk tidak melakukan penumpukan beras dalam jumlah besar.
Kita harus membantu pemerintah dalam mengatasi tingginya harga beras agar tidak berdampak pada sektor kehidupan lainnya.
Kedelapan, bahwa pemerintah dan pemerintah daerah harus bahu membahu dalam mengatasi tingginya harga beras.
Himbauan Presiden agar kepala daerah meningkatkan pemantauan langsung ke pasar-pasar harus dilakukan untuk membatasi pergerakan para mafia beras.
Demikian tulisan ini kami sampaikan dengan harapan harga beras segera turun dan semua rakyat dapat makan dengan baik.
[Penulis adalah Presidium Kongres Rakyat Nasional atau KORNAS]
