 |
| Mimpi 16 Tahun Pemekaran Kabupaten Batu Bara Bakal Terwujud |
Batubara, INDOSATU.ID - Tidak ada pembangunan yang hadir secara spontan, karena dalam pembangunan dibutuhkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pengawasan yang matang, agar pembangunan menjadi kebijakan yang mengarah pada kepentingan publik dan mendorong tercapainya Sustainable Development Goals/pembangunan yang berkelanjutan.
Seperti Di Kabupaten Batubara, daerah yang telah 'berdikari sendiri' sejak tahun 2007 dari kabupaten Asahan dan disahkan melalui UU No 5 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara.
Terhitung sejak tahun itu, telah belasan tahun Batu Bara telah mandiri, telah mekar dari Asahan yang diperjuangkan masyarakatnya sendiri/Gemkara, tapi Batubara juga belum memiliki kantor bupati.
Namun komitmen pemekaran itu, sepertinya telah terjawab saat Batubara memasuki usia pemekaran ke 16 tahun lamanya.
16 tahun pemekaran Batu Bara tepatnya adalah masa kepemimpinan Zahir, M.AP.
Kepemimpinan Zahir ini penting untuk di uji, namun tak kalah penting pula untuk diapresiasi.
Karena birokrasi saat ini tak ada yang paripurna, ada kekurangan yang perlu dikritisi, dan ada pembangunan yang wajib didukung, seperti rencana pembangunan Kantor Bupati.
Dimasa Zahir, telah menjadi progres penting baginya, bahkan sejak 1 tahun usia kepemimpinannya di Batu Bara, tepatnya ditahun 2019.
Berdasarkan catatan yang dihimpun, bahkan di tahun 2019, Bupati Zahir mulai merumuskan pembangunan kantor pusat pemerintahan itu yang direncanakan di atas lahan HGU Perkebunan PT Socfindo sekitar 50 hektar.
Perencanaan pembangunan di usia kepemimpinan yag masih 'remaja' itu dianggap menjadi progres yang baik, karena Kantor Bupati adalah icon pembangunan suatu daerah.
Hal itu diungkapkan oleh pemerhati APBD kabupaten Batu Bara, Arwan Syahputra.
Baca Juga: Warga Menuding Satnarkoba Polres Labuhanbatu Terima Upeti Dari Pengedar Narkoba Berinisial J
Menurutnya, perencanaan untuk merumuskan pembangunan kantor bupati, harus diapresiasi dengan baik.
"Karena untuk pengadaan lahan saja, dibutuhkan kinerja yang keras, dan pematangan perencanaan, bahkan perlu respon yang baik dari perusahaan (Scofindo), jadi sebagai warga Batu Bara, kita tentu harus merespon pembangunan ini secara positif," kata Arwan Syahputra, yang juga aktivis dari Perhimpunan Mahasiswa dan Pemuda (Pemda) Batu Bara, Sabtu (25/02/2023).
Tak butuh waktu yang begitu lama, rencana pembangunan Kantor Bupati itu taklah hanya menjadi harapan semata, namun telah terlihat secara panca indra, dan dirasakan oleh masyarakat Batu Bara.
Hal itu terbukti, ditahun 2022 persiapan pembangunan kantor Bupati itu mulai dilaksanakan, proses perencanaan dilakukan, pengangggaran yang bersumber dari dana APBD telah disiapkan oleh Bupati Zahir melalui dinas pekerjaan umum dan tata ruang (PUTR).
Seperti dilansir dari website batubarakab com, Bupati Batu Bara mengucurkan dana sebesar Rp 35 M dari APBD tahun 2022 guna kepentingan pembangunan Kantor Bupati.
Detail persiapan pembangunan itu dilakukan, sejak Pemkab Batu Bara menerima penyerahan laporan pengadaan tanah dari panitia pengadaan tanah yang langsung dibentuk Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Asahan atas perintah dari Kanwil BPN Provinsi Sumut (Provsu).
Baca Juga: Kodim 0116 Nagan Raya Laksanakan Sosialisasi Ops Gaktib dan Yustisi Dari Sub Denpom IM/2 Meulaboh
Langkah pemerintah Batu Bara itu menjadi catatan penting untuk didukung.
"Karena pembangunan itu bagian dari komitmen dan keseriusan Bupati untuk merubah dan mewujudkan pembangunan Kantor Bupati yang selama ini didambakan masyarakat luas," ucap Arwan pada awak media.
Baca Juga: Apel Bersama Kodim 0607 Kota Sukabumi dan Polres Sukabumi Kota Dalam Rangka Sinergitas TNI Polri
Lebih lanjut, pemuda satu ini juga mengatakan, anggaran pembangunan Kantor Bupati yang telah dianggarkan sejak 2022 itu dianggap bentuk komitmen Bupati Zahir di sektor pembangunan.
"Karena untuk pengadaan lahan saja pasti membutuhkan kerja yang ekstra, mulai dari komunikasi yang baik dari pihak perusahaan, bahkan diperlukan dukungan dari Gubernur Sumut untuk menekan pihak perusahaan agar memberikan lahan pembangunan kantor bupati," sebut pemuda yang akrab disapa Bung Arwan ini.
Baca Juga: Ziarah Spiritual Kenegarawanan Hingga Dukungan Sejumlah Tokoh Untuk Acara 11 Maret 2023 Bagi GMRI
Sebagai aktivis pemerhati APBD Batu Bara, Arwan juga menilai bahwa untuk mewujudkan pembangunan yang adil, damai, dan berkelanjutan mesti diperlukan dukungan dari publik.
"Pemerintah dan masyarakat punya titik temu dalam birokrasi, karena pemerintah sebagai suprastruktur politik, dan masyarakat sebagai infrastruktur politiknya," sebutnya.
Baca Juga: Lokasi Peredaran Narkoba Diduga Menjamur, Sat Narkoba Polres Labuhanbatu Dituding Terima Upeti
"Jadi pemerintah membangun, masyarakat perlu mendukung jika itu untuk kepentingan daerah, seperti pembangunan Kantor Bupati Batu Bara karena itu icon daerah," sebutnya lagi.
Bukan tanpa dasar, aktivis Pemda (Perkumpulan Mahasiswa dan Pemuda) Batu Bara ini mencatat, pembangunan kantor Bupati ini selaras dengan misi Zahir dalam membangun masyarakat industri.
Karena menurutnya, Batu Bara telah menjadi atensi nasional dalam sektor industri seperti adanya pelabuhan internasional, Pelindo Kuala Tanjung, dan kawasan industri Kuala tanjung.
"Jadi tentu nantinya banyak tamu luar daerah dan para investor berdatangan di Batu Bara, dan akan menjadi lelucon jika daerah yang berpotensi ini belum juga memiliki kantor Bupati, dan hadirnya strategi dan kebijakan Zahir membangun kantor bupati ini bisa menepis stigma buruk dan menghadirkan citra positif untuk daerah yang dipimpinnya," ucapnya.
Baca Juga: Intelektualitas Yang Liar Hanya Bisa Dijinakkan Oleh Spiritualitas Sebagai Kesadaran Illahiyah
Arwan juga melirik, dalam peletakan batu pertama pembangunan Kantor Bupati yang dihadiri Gubernur Sumut Edi Rahmayadi, apalagi kehadiran Gubernur bukan hanya kegiatan seremornial, namun Gubernur juga turut berpatisipasi dalam mendukung pembangunan Kantor Bupati Batu Bara lewat bantuan 25.000 sak semen.
"Kami menilai, dukungan Gubsu itu karena adanya hubungan yang baik antara Bupati dan Gubernur bahkan bisa saja karena adanya komunikasi vertikal yang baik antara Zahir dan Edy Rahmayadi," paparnya.
Tak sampai disitu, berdasarkan informasi yang dihimpun pada APBD 2023 ini, Pemkab Batu Bara melalui Dinas PUTR menganggarkan Rp 1,8 M untuk keperluan 'Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Bupati dan Infrastruktur Pendukung di Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Batu Bara'.
"Bukti pembangunan ini disikapi secara serius bisa kita lihat lewat plot anggaran itu, artinya pembangunan kantor Bupati ini menjadi salah satu skala prioritas pembangunan di era Zahir," imbuhnya.
Untuk itu kata Arwan, dengan dibangunnya kantor Bupati Batu Bara ini adalah mewujudkan mimpi 16 tahun pemekaran Batu Bara. (Lian/Red)
