 |
| Bupati Humbahas dan Jajarannya diabadikan bersama Perwakilan Ombudsman RI | Foto: Trendy Purba/indosatu.id |
Humbahas, INDOSATU.ID - Anggota Ombudsman RI, Jemsly Hutabarat mengajak masyarakat supaya memanfaatkan mall pelayanan publik (MPP) Pemkab Humbang Hasundutan dengan pelayanan publik yang terintegrasi dengan jaminan pelayanan lebih murah, mudah dan terjangkau.
"Zona hijau atas penilaian predikat kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2022. Sebagai acuan, bahwa stakeholder Pemkab Humbahas lebih dimudahkan dalam melayani masyarakat karena terintegrasi dengan semua urusan pelayanan publik," Kata Jemsly didampingi Ketua Perwakilan Ombudsman Wilayah Sumut, Abdy Siregar ke wartawan saat meninjau MPP Humbahas, Rabu (15/3/2023).
Baca Juga: Mahasiswa Minta Dugaan Korupsi Beasiswa KIP di Univa Labuhanbatu Diusut Tuntas
Hal itu dikatakannya, karena sesuai dengan amanat Undang-undang bahwa Ombudsman merupakan lembaga negara yang mengurus tentang pelayanan publik yang tertuang dalam UU No 25 tahun 2009 dan UU No 37 tahun 2008 tentang pengawasan standar pelayanan publik.
"Ombudsman bertugas mengawasi semua penyelenggara pelayanan publik. Artinya, tujuan MPP sebagai pusat pelayanan publik, maka unit layanan ini harus mampu meningkatkan berbagai layanan publik secara terintegrasi," harapnya.
Baca Juga: Baznas Kabupaten Sukabumi Gelar Pembinaan dan Sosialisasi Infaq Shodaqoh dan Zakat Fitrah
"Dikatakan terintegrasi karena jaminan kemudahan semua layanan administrasi publik masyarakat satu pintu, artinya akses ke MPP itu sendiri terpenuhi dengan jaminan lebih cepat, biaya lebih murah untuk segala urusan administrasi di MPP," tambahnya.
Dengan ketersedian MPP di setiap daerah, pihaknya lebih memudahkan untuk melakukan pengawasan karena sistem teknologi informasinya terintegrasi.
Baca Juga: Seorang Mantri Suntik Mati Salah Satu Kepala Desa di Kabupaten Serang Banten
"Osbusmand sendiri,lebih dimudahkan untuk melihat capaian pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Nah, permasalahan saat ini, tidak semua pemerintah daerah di Indonesia memiliki anggaran untuk membangun MPP, tentunya ketersedian MPP itu di setiap daerah agar memudahkan kita dalam pengawasan," ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Humbahas, Dosmar Banjarnahor mengucapkan apresiasi kepada Ombudsman, karena harapannya, pelayanan publik di Humbahas semakin baik lagi.
Baca Juga: Terima Laporan Masyarakat, Tim Elang Polres Nagan Raya Langsung Gerak Cepat Tangkap Penjual Sabu
"Saya ucapkan terimakasih atas kedatangan Ombudsman, karena kehadiran Ombudsman RI ini bisa membawa perubahan bagi pelayanan publik di Humbahas semakin baik lagi," ujar Dosmar.
Dosmar juga menerangkan, bahwa saat ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Humbahas sedang memprioritaskan pelayanan publik, ditandai dengan dibangunnya MPP di Humbahas yang diharapkan dapat beroperasi Mei 2023 mendatang, guna memperlancar dan meminimalisir permasalahan dalam pelayanan publik.
Baca Juga: LPSHRI Minta Polres Labuhanbatu Tahan Oknum Kades Yang Terlibat Penganiayaan di Labura
"Saat ini pelayanan publik merupakan salah satu prioritas Pemkab Humbahas, saat ini kita sudah dirikan MPP, yang kita harapkan dapat segera beroperasi paling lambat Mei mendatang, guna memperlancar, mempermudah masyarakat dan meminimalisir permasalahan dalam pelayanan publik terhadap masyarakat," kata Dosmar.
Pewarta: Trendy Purba
Editor: Admin
