Kades di Nias Dituntut 6 Tahun Penjara Karena Gelapkan Dana Desa Ratusan Juta |
INDOSATU.ID - Oknum Penjabat Kepala Desa (Pj Kades) Lahusa Fau Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan (Nisel) Antonioman Manaraja dan Bendahara Desa (Bendes) Berkat Telaumbanua (berkas terpisah) lewat persidangan secara virtual, Senin (5/6/2023) di Cakra 2 Pengadilan Tipikor Medan dituntut agar dipidana 6 tahun penjara.
Selain itu, JPU pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Nisel secara estafet menuntut keduanya dengan pidana denda Rp 200 juta subsidair (bila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan) selama 3 bulan.
Dari fakta-fakta terungkap di persidangan, keduanya dinilai telah memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana.
Yakni menyuruh, turut serta melakukan secara tanpa hakim dan melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara Rp 509.157.305.
"Hal memberatkan, perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, mengakibatkan kerugian keuangan negara dan tidak mengakui perbuatannya.
Hal meringankan, terdakwa kooperatif, sopan selama persidangan, belum pernah dihukum dan telah mengembalikan sebagian kerugian keuangan negara," urai JPU.
Oleh karenanya, terdakwa Antonioman Manaraja dituntut agar dikenakan pidana tambahan membayar uang pengganti (UP) kerugian keuangan negara sebesar Rp 272.761.325 sebagai uang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan terdakwa, dari total kerugian keuangan negara Rp 509.157.305,31.
Dengan ketentuan, sebulan setelah perkaranya berkekuatan hukum tetap, harta benda terpidana nantinya disita kemudian dilelang JPU. Bila nantinya juga tidak mencukupi menutupi UP tersebut, maka diganti dengan pidana 3 tahun penjara.
Sedangkan terdakwa Berkat Telaumbanua dituntut membayar UP sebesar Rp 217.395.980, setelah dikurangkan Rp 17 juta yang telah dititipkan di rekening sementara Kejari Nisel dari total Rp 509.157.305,31 juga dengan subsidair 3 tahun penjara.
Baca Juga: Dampak Serangan Fajar Dalam Pemilu
Menjawab pertanyaan hakim ketua Sulhanuddin didampingi anggota majelis As'ad Rahim Lubis dan Ibnu Malik, tim penasihat hukumnya (PH) kedua terdakwa memohon waktu hingga, Kamis mendatang (15/6/2023) untuk menyampaikan nota pembelaan (pledoi).
Inspektorat
Dalam dakwaan Raffles Devit M Napitupulu menguraikan, di tahun 2018 desa yang dipimpin Antonioman Manaraja mendapatkan bantuan Dana Desa (DD) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 650.007.459.
Serta Dana Desa (ADD) Rp68.701.465 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nisel. Sehingga total pagi yang diperoleh Desa Lahusa Fau Rp 718.708.924.
Namun hasil audit Inspektorat Kabupaten Nisel, baik Antonioman Manaraja maupun Berkat Telaumbanua tidak mampu mempertanggung jawabkan penggunaan kegiatan fisik maupun nonfisik yang telah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Lahusa Fau Tahun Anggaran (TA) 2018. (Red)
Sumber: Metro Online
Editor: Admin