 |
| Ketum Partai Perindo diabadikan bersama Ketum PDIP | Foto: medsos |
Penulis: Sutrisno Pangaribuan
Medan, 10 Juni 2023
Beberapa waktu yang lalu, Presiden Joko Widodo bertemu dengan Ketum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT), pada Senin (15/5/2023). Sebelumya, HT juga mendatangi Istana Negara pada Rabu (26/4/2023). Sementara itu, bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo bertemu dengan HT di iNews Tower Jakarta, pada Senin (29/5/2023).
Pekan lalu, Jumat (2/6 /2023) DPP PDIP menggelar silaturahmi politik dengan DPP PAN. Pekan ini, juga di hari Jumat (9/6/2023) DPP PDIP kembali akan menggelar silaturahmi dan kerjasama politik dengan DPP Partai Perindo. Silaturahmi politik "Jumatan" kembali digelar, senapas dengan pengumuman Ganjar sebagai bacapres pada Jumat (21/4/2023).
Baca Juga: Dampak Serangan Fajar Dalam Pemilu
Komunikasi dan kerjasama politik PDIP pasca pengumuman Ganjar Pranowo (Ganjar) sebagai bacapres semakin menarik. Setelah sebelumnya, pada Minggu (30/4/2023), PDIP meresmikan kerjasama politik dengan "saudara dan tetangganya" Partai Persatuan Pembangunan ( PPP). Pada hari ini, Jumat (9/6/2023) PDIP akan menandatangani kerjasama politik dengan Partai Persatuan Indonesia (Perindo).
Menarik, meskipun belum membentuk wadah kerjasama politiknya seperti Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP), kedua Parpol yang mengandung nama "persatuan" justru mendukung Ganjar. Semakin menarik karena kerjasama politik PDIP sebagai "partai besar" justru memulai kerjasama politik dengan "partai kecil".
Baca Juga: Demokrat Cerah, Koalisi Perubahan Resah
Kongres Rakyat Nasional (Kornas) sebagai rekan juang politik Jokowi sejak 2014 dan telah memutuskan berjuang bersama Ganjar Pranowo sejak 2022 konsisten mendukung "koalisi ramping". Koalisi ramping akan menghasilkan gerakan "berlari" yang lebih kencang daripada "koalisi gemuk". Untuk mewujudkan kemenangan Ganjar, Kornas menyampaikan pandangan dan sikap sebagai berikut:
Pertama, bahwa kerjasama politik dengan partai parlemen sudah cukup dengan PPP. Selanjutnya PDIP lebih baik fokus menggalang kerjasama politik dengan partai non parlemen dan partai baru.
Kedua, bahwa kerjasama dengan partai kecil pasti lebih efektif dan efisien. Kebutuhan Parpol kecil untuk memenuhi "parliamentary treshold" akan memaksanya bekerja maksimal untuk mendukung sekaligus mendompleng Ganjar.
Ketiga, bahwa Parpol kecil tidak meminta syarat yang berlebihan dalam membuat kerjasama politik. Partai kecil "tidak banyak maunya" dan pasti tidak sombong.
Keempat, bahwa kemenangan di Pilpres tidak ditentukan oleh banyak dan besarnya koalisi Parpol. Kemenangan ditentukan oleh "Koalisi Besar: Koalisi Bersama Rakyat".
Kelima, bahwa koalisi Parpol pendukung Ganjar sudah saatnya menampilkan "hal berbeda" dengan koalisi lain. Konsepsi ide, gagasan, dan program politik sudah saatnya disampaikan sebagai tawaran politik ke publik.
Keenam, bahwa saat ini hingga pada Selasa (5/9!2023), bacapres Ganjar masih harus mengurus rakyat dan daerah sebagai Gubernur Jawa Tengah. Maka aktivitas Ganjar sebagai bacapres harus dilakukan pada akhir pekan dan hari libur tanpa menggunakan fasilitas gubernur. Ganjar harus menampilkan sosok pemimpin yang "taat aturan", termasuk meminta izin pada Menteri Dalam Negeri setiap kali meninggalkan Jawa Tengah.
Ketujuh, bahwa Parpol pendukung Ganjar diminta untuk bergerak ke luar menyapa membujuk, dan memeluk rakyat. Kegiatan seremonial berupa pertemuan, rapat, dan deklarasi Parpol tidak terlalu menarik bagi rakyat terutama bagi generasi milenial dan generasi Z.
Kornas meyakini bahwa kehadiran Perindo bersama PPP, Hanura akan memperkuat kerjasama politik dengan PDIP dalam menghadapi Pemilu 2024.
[Penulis adalah Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas)]
