 |
| Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kajagung RI) | Foto: ist |
Jakarta, indosatu.id - Organisasi Pemerintah Kejaksaan merupakan salah satu Aparat Penegak Hukum (APH) yang turut dan harus mengawal pembangunan di berbagai sektor strategis nasional.
Upaya itu sangat perlu dilakukan agar dana pemerintah tidak disalahgunakan dan tidak tergerus dengan berbagai niat ataupun tindakan koruptif.
Dengan melakukan pengawalan serta mengasistensi sejak dini, upaya ini dilakukan agar menghindari penyimpangan yang dilakukan oleh oknum oknum yang tidak bertanggung jawab.
Pengawalan ini dapat memastikan proyek strategis nasional berjalan tepat mutu, tepat waktu dan juga tepat manfaat serta tujuan.
Hal ini sesuai dengan Tema Hari Kemerdekaan, 'Terus Melaju untuk Indonesia Maju'.
Berbagai kewenangan yang dimiliki oleh Kejaksaan, di mana senantiasa melakukan penindakan perkara-perkara 'Big Fish' atau perkara-perkara besar yang berpotensi untuk menyebabkan kerugian perekonomian negara yang jumlahnya tidak sedikit, sehingga bisa mencapai angka triliunan rupiah.
Penindakan tersebut tidak saja untuk menimbulkan efek jera bagi para pelaku, tetapi juga dapat menyetop proses peredaran virus korupsi yang selama ini menggrogoti pembangunan nasional yang masif di seluruh wilayah Indonesia.
Jaksa Agung ST Burhanuddin sangat fokus terhadap penegakan hukum yang terkait dengan hajat hidup orang banyak.
Dengan kata lain, yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas, terutama pada sektor-sektor pelayanan publik, sektor penerimaan keuangan negara, serta program-program strategis nasional terkait dengan sosial kemasyarakatan.
"Secara khusus saya berpesan kepada seluruh jajaran yang ada di Kejaksaan, agar di tahun politik ini seluruh Insan Adhyaksa untuk tetap menjaga netralitas, petakan potensi konflik, AGHT (ancaman, gangguan, hambatan, tantangan) terkait pelaksanaan pesta demokrasi," kata Jaksa Agung ST Burhanuddin, sebagaimana dilansir dari laman resmi Kejagung RI.
Selain itu, Kejaksaan juga diharapkan agar lebih berperan dalam mensukseskan pesta demokrasi di Indonesia dengan mengoptimalkan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dan Pos Pemilu di seluruh Indonesia.
"Kita hanya bisa berhiktiar semoga apa yang kita lakukan paling tidak dapat berperan untuk kemajuan Indonesia melalui pemberantasan korupsi," jelas ST Burhanuddin. (Red)
