 |
| Rasyid Siddiq, Bendahara Santri Dukung Ganjar (SDG) | Foto: ist |
Medan, indosatu.id - Rasyid Siddiq, SH., selaku Bendahara Wilayah (Benwil) Santri Dukung Ganjar (SDG) merespons sejumlah upaya dan tindakan beberapa pihak yang berusaha membangun upaya Politik Identitas menuju Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan diadakan 14 Februari 2024 mendatang.
Hal tersebut disampaikannya di Kantor Santri Dukung Ganjar Wilayah Sumatera Utara. Jalan Tombak No 16 Medan, Senin (25/09/23) kemarin.
Rasyid Siddiq mengungkapkan bahwa politik identitas merupakan suatu kelompok atau individu mengutamakan identitas mereka sebagai dasar untuk menentukan pandangan politik mereka, daripada berdasarkan pada pemikiran rasional dan pertimbangan kepentingan umum.
Hal ini, kata Rasyid, dapat menghasilkan polarisasi yang ekstrem antara kelompok, karena setiap kelompok lebih fokus pada agenda dan kepentingan spesifik mereka sendiri daripada mencari solusi yang komprehensif dan inklusif.
Ketika dikonfirmasi oleh awak media, Rasyid juga menjelaskan bahwa politik identitas juga dapat meningkatkan diskriminasi dan prasangka terhadap kelompok lain, karena setiap kelompok cenderung terjebak dalam narasi yang sempit.
Bahaya lainnya, lanjut Rasyid, mengalihkan perhatian dari isu yang lebih mendesak dan penting, seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, dan isu lingkungan, karena politik identitas sering kali melibatkan pertarungan simbolis dan retorika yang tidak produktif.
"Akibatnya, sistem politik dapat terjebak dalam pembahasan identitas yang bermasalah dan memperlambat kemajuan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan," lanjutnya.
Rasyid juga menjelaskan ada beberapa contoh potensi bahayanya Politik Identitas (The Dangers of Identity Politics), ia pun menjelaskan secara rinci.
1. Polarisasi
Politik identitas dapat memperdalam perpecahan antara kelompok-kelompok berbeda, karena mereka sering kali fokus pada perbedaan daripada kesamaan. Ini dapat mengarah pada ketegangan sosial yang meningkat.
2. Diskriminasi
Ketika politik identitas digunakan untuk memiskinkan atau mendiskriminasi kelompok tertentu, hal itu dapat merugikan kelompok tersebut secara sistematis.
Dengan mengabaikan masalah yang lebih penting dan terfokus yang berlebihan pada politik identitas, dapat mengalihkan perhatian dari masalah yang lebih mendesak, seperti masalah ekonomi, lingkungan, atau kesejahteraan sosial.
"Hal tersebut sarat dengan kepentingan dan upaya yang dapat dimanfaatkan sejumlah politisi untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu, tandasnya. (Red)
