 |
Lewat Live di Medsos, Kejati Sumut Bahas Pengamanan Pembangunan Strategis |
Medan, indosatu.id - Jaksa Daring (Jaring) sebagai salah satu produk unggulan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara kembali hadir dengan topik Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) menghadirka narasumber Kasi PPS atau Kasi D pada Bidang Intelijen Kejati Sumut Olan Pasaribu, SH., MH., Kasi Penkum Yos A Tarigan, SH., MH., dan dipandu Host Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Joice V Sinaga, SH.
Kegiatan Jaring ini digelar di akun media sosial instagram resmi milik Kejati Sumut dengan nama @kejatisumut, yang ditayangkan secara live, Kamis (31/8/2023) kemarin.
Di awal paparannya, Olan Pasaribu yang pernah menjabat Kasi Pidum Kejari Deli Serdang ini menyampaikan bahwa upaya penegakan hukum tidak lagi menitikberatkan pada seberapa banyak kasus korupsi yang ditangani, namun lebih kepada upaya untuk menjamin suatu wilayah yang bebas dari korupsi dan melakukan upaya-upaya pencegahan melalui Bidang Intelijen.
Baca Juga: Sempat Didemo Mahasiswa, Suami Wabup Labuhanbatu Ditangkap Polisi Terkait Dugaan Pencabulan
Upaya-upaya preventif yang dilakukan bidang Intelijen guna meminimalisir peluang dan risiko-risiko terjadinya Tindak Pidana Korupsi, khususnya dalam proyek-proyek pembangunan strategis, sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimilikinya.
Bidang Intelijen Kejaksaan merupakan bagian dari intelijen negara yang melaksanakan fungsi penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
Dimana, tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang intelijen antara lain melakukan kegiatan pengintaian, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana di berbagai bidang.
Baca Juga: Roida Menampar Kesombongan Kita
Khusus untuk kegiatan pengamanan dalam proses pembangunan yang dilakukan oleh Bidang Intelijen Kejaksaan RI dapat diartikan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang berkaitan dengan keuangan negara.
"Fungsi kita sebagai aparat penegak hukum melakukan pengamanan pembangunan strategis adalah untuk mencegah terjadinya ancaman, gangguan dan hambatan dalam proses berjalannya sebuah pembangunan," kata Olan Pasaribu.
"Pengamanan Pembangunan Strategis merupakan bagian dari peran Intelijen Penegakan Hukum dalam melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional. di bidang strategi pembangunan," jelasnya.
Diharapkan, dengan adanya pengamanan pembangunan ini, pelaksanaan pembangunan dapat terlaksana tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran. Yang paling terpenting adalah terhindar dari upaya-upaya negatif yang ingin menghambat pembangunan.
Lebih lanjut, Olan Pasaribu menyampaikan bahwa ruang lingkup bidang pengamanan pembangunan meliputi sektor infrastruktur jalan, perkeretaapian, kebandarudaraan, telekomunikasi, kepelabuhanan, smelter, pengolahan udara, tanggul, bendungan, pertanian, kelautan, ketenagalistrikan, energi alternatif, minyak dan gas bumi.
Selain itu, lanjutnya, ilmu pengetahuan dan teknologi, perumahan, pariwisata, kawasan industri prioritas atau kawasan ekonomi khusus, pos lintas batas negara, dan sarana penunjang serta sektor lainnya guna mendukung tercapainya jalannya pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis baik nasional maupun daerah.
Lantas, bagaimana pola kerja Pengamanan Pembangunan Strategis dimulai?. Menurut Olan Pasaribu, PPS dilakukan ketika pemangku kepentingan yang melaksanakan strategi pembangunan menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, ataupun gangguan dalam pelaksanaan pekerjaaan pembangunan dan ada permohonan dari pemerintah setempat untuk dilakukan pengamanan terhadap pembangunan.
"Bidang Intelijen dapat membantu pengamanannya dalam arti memberikan bantuan penyelesaian permasalahan, terutama dari aspek hukumnya," pungkasnya.
Sementara Kasi Penkum Yos A Tarigan menyampaikan kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis, Bidang Intelijen juga dapat melakukan pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan terhadap aset-aset Kementerian dan BUMN yang perlu untuk menyampaikan yang berkolaborasi dengan bidang Datun.
Implementasi strategi pembangunan merupakan salah satu upaya serius dan masif yang dilakukan Pemerintah dalam menghadirkan kemajuan, kesejahteraan dan keadilan sosial bagi Bangsa Indonesia.
"Oleh karena itu, pelaksanaannya harus dilakukan secara serius, transparan dan akuntabel, terutama dana pembangunan yang dipakai berasal dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat," terang Yos.
"Beberapa waktu lalu, salah satu pembangunan saluran air di Deli Serdang, sebagian masyarakat mempunyai keinginan adanya bantuan pembangunan fasilitas umum dari pihak yang membangun sehingga kemudian Kejati Sumut memfasilitasi pertemuan antara masyarakat dengan pihak pelaksana pembangunan di kantor Kecamatan dan kantor Kejati Sumut kemudian didapatkan solusi," ungkapnya.
Yang pasti, tambah Yos A Tarigan, strategi pengamanan pembangunan oleh Kejaksaan berupaya hadir dalam rangka sinergi dan membantu mencari solusi atas hambatan, mencegah korupsi, dan meningkatkan efisiensi dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah.
"Kunci keberhasilan kegiatan pengamanan strategi pembangunan ini yaitu melalui identifikasi masalah sejak dini, koordinasi, transparansi dan sinergi semua pemangku kepentingan (pemilik pekerjaan, pelaksana, pengawas dan APIP), agar ketika pekerjaan selesai dan pengamanan berakhir tidak ada meninggalkan masalah," imbuhnya.
Jaksa Daring yang digelar selama satu jam tersebut mendapat respon positif dari netizen yang mengikuti paparan kedua narasumber dan menyampaikan beberapa pertanyaan secara langsung. Kedua narasumber menjawab pertanyaan netizen secara bergantian. (Red)
