-->
  • Jelajahi

    Copyright © Media Indosatu - Menuju Indonesia Maju
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Refleksi Kinerja Edy Rahmayadi Sebagai Gubsu Harus Dinilai Objektif

    Redaksi
    05 September 2023, 19:32 WIB Last Updated 2023-09-05T12:37:58Z
    Banner IDwebhost

    Refleksi Kinerja Edy Rahmayadi Sebagai Gubsu Harus Dinilai Objektif

    Medan, indosatu.id - Ketua Dewan Pakar DPW Partai NasDem Sumut, H Rahudman Harahap menilai kepemimpinan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi dan Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah, harus dilakukan penilaian secara objektif.

    Menurut Rahudman, kinerja pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut selama 2018-2023 ini merupakan kerja tim yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Sumut.


    "Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut itu kan paket. Mereka bekerja bersama-sama dalam menjalankan mandat rakyat Sumut. Di akhir masa jabatan ini, kita berharap tidak saling menyalahkan," ujar Rahudman Harahap kepada wartawan, Selasa (5/9/23).

    "Kita menginginkan ke depan Pj Gubernur Sumut, Hasanuddin, mampu melakukan bekerja lebih baik," sambungnya.


    Dijelaskan Rahudman Harahap ketika ditanya soal perpecahan antara Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah, hal itu disebabkan pemahaman yang kurang mumpuni dalam tata kelola pemerintahan.

    Dikatakannya, baik Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing.


    "Gubernur itu mempunyai hak kekepalaan. Dia mendapatkan mandat sebagai kepala daerah. Sedangkan wakil gubernur menjadi pembantu bagi gubernur menjalankan roda pemerintahan, khususnya di bidang pengawasan," tutur Rahudman, yang juga merupakan Ketua Dewan Pembina Pengda Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumut.

    Rahudman yang merupakan Walikota Medan 2010-2015, menyatakan tidak ada hal krusial yang harus diperdebatkan dalam mencermati hubungan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah.


    Dikatakannya, jika ada gesekan diantara keduanya, lebih merupakan persoalan politik. 

    "Secara tata kelola pemerintahan kerja gubernur dan wakil gubernur sudah mempunyai landasan rencana pembangunan yang sudah dibicarakan di DPRD Sumut. Gubernur tidak bisa juga kerja sendiri mengambil kebijakan sendiri. Tentunya ini yang harus disampaikan ke masyarakat," pungkasnya. (Red)
    Komentar

    Tampilkan

    Terkini

    close
    Banner iklan disini