 |
| Wakil Ketua MPR RI yang juga Anggota DPD RI Fadel Muhammad | Foto: ist |
Jakarta, indosatu.id - Sikap Wakil Ketua MPR Unsur DPD Fadel Muhammad yang turun langsung memperjuangkan warga lokal untuk bisa secara resmi melakukan penambangan di Pohuwato Provinsi Gorontalo mendapatkan apresiasi dari elemen masyakarat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat dan Pemuda Nusantara Merah Putih (AMPUH).
Heru Purwoko, selaku Sekjen AMPUH, mengatakan bahwa apa yang dilakukan Fadel Muhammad menjadi gambaran bagaimana masyarakat menginginkan pejabat wakil mmereka turut bersama di tengah-tengah mereka seperti yang dilakukan Fadel Muhammad.
Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad bisa dikatakan sangat nekat naik ke Gunung Pangi untuk meninjau lokasi pertambangan, meski aparat penegak hukum (APH) melarangnya karena situasi belum kondusif.
Namun mantan Gubernur Gorontalo itu tidak peduli, dia tetap menemui warga yang berdomisili di wilayah tersebut.
Melihat kehadiran mantan Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad, ratusan penambang menyambutnya dengan suka cita.
Tercatat selama pertemuan itu ada 8 kali Fadel Muhammad mendapatkan tepuk tangan yang riuh, apalagi ketika Wakil Ketua MPR RI itu menghubungi Menteri ESDM terkait dengan ijin Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang selama ini sangat didambakan para rakyat Pohuwato, khususnya para penambang.
 |
| AMPUH Apresiasi Fadel Muhammad Yang Memperjuangkan Warga Pohuwato Miliki Izin Tambang Resmi |
Dari pembicaraan lewat telepon dengan Menteri, para penambang mendengar langsung terkait apa yang mereka dambakan selama ini akhirnya akan terwujud.
"Oditi pemimpin," teriak seorang warga di lokasi.
Lebih meyakinkan para penambang, karena dari pembicaraan FM dengan Menteri terdengar sangat akrab. Memang Fadel dan Menteri ESDM Arifin Tasrif sangat akrab, mereka diketahui teman satu kampus saat kuliah.
Sebagai politisi yang punya latar belakang pengusaha, tentu Fadel Muhammad mengetahui persis apa yang diinginkan pengusaha dan apa yang diharapkan masyarakat.
Ketika memimpin rapat dengan 200 penambang di Pohuwato, ada hal-hal yang menggembirakan, pertama soal ijin WPR yang segera akan kemudian pihak perusahaan harus segera melakukan ganti rugi lahan yang disebut sebagai tali asih dan proses pembayarannya sudah akan dimulai Sabtu (21/10/2023) nanti.
Fadel Muhammad meminta dan mendorong Pemerintah Pusat, untuk mengeluarkan Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Pemprov Gorontalo membuka Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
Tujuannya agar masyarakat penambang lokal bisa melakukan aktifitas di lokasi pertambangan rakyat secara resmi.
"Ini sangat penting, sebab selama ini WPR (karena tidak resmi) sangat tidak diperhatikan, sehingga berpotensi terjadi konflik jika ada permasalahan dengan pihak tertentu dan investor luar," ujar Fadel.
"Seperti terjadinya aksi demonstrasi yang berujung rusuh, anarkis dengan pembakaran dan perusakan kantor Bupati Pohuwato serta banyak sarana publik, pada 21 September 2023 lalu," tambahnya.
"Akibat mereka tidak diperhatikan sehingga membuat marah, lalu terjadi aksi demonstrasi yang sangat anarkis viral sampai ke Jakarta. Saya melihat sendiri fasilitas negara dan publik itu hancur, itu membuat saya miris dan sedih. Intinya, saya akan membantu apa yang dibutuhkan agar IPR dan WPR ini terwujud," tandasnya.
Hal tersebut disampaikan Fadel Muhammad saat menghadiri dan menjadi pembicara dalam acara Sosialisasi Program Tali Asih Penambang di Area Konsensi PT GSM dan PT PETS Kabupaten Pohuwato, di Hotel Sunrise, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Rabu (18/10/2023) lalu.
Pimpinan MPR dari Kelompok DPD Dapil (Daerah Pemilihan) Provinsi Gorontalo itu ingin mengingatkan dan menegaskan untuk membuka kesempatan masyarakat untuk bekerja.
"Mereka hanya ingin mencari nafkah buat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya," ucapnya.
"Mereka rakyat kita sendiri. Janganlah mereka menjadi korban dipinggirkan karena ada investor. Mereka butuh dibela, diayomi. Buat apa jadi pemimpin daerah, pejabat daerah kalau rakyatnya sendiri tidak diberikan kesempatan untuk bekerja," terang Fadel.
Baca Juga: Rugikan Negara Rp50 Miliar, 3 Tersangka Dugaan Korupsi Eradikasi Lahan PT PSU Ditahan Kejati Sumut
Terkait Program Tali Asih, anggota DPD RI Dapil Gorontalo itu berharap pihak perusahaaan/investo segera mungkin dengan menaati prosedur dan ketentuan yang ada, memberikan semua hak-hak rakyat penambang dan jangan ditahan-tahan.
Soal WPR, Fadel sempat menanyakan kepada pihak Dinas Pertambangan Provisi, mengapa mereka tidak mengurusnya selama ini, jawaban yang diperoleh mantan Gubernur itu bahwa ada yang memblok (mengganjal/menghalangi) mereka di pusat, inilah kemudian Fadel langsung menghubungi Menteri ESDM, dan hasilnya Pohuwato akan mendapatkan ijin WPR.
Pada kesempatan itu, Fadel juga memberikan apresiasi kinerja Kapolda Gorontalo dalam hal menjaga keamanan di Pohuwato.
Rapat tersebut turut dihadiri Kapolda, PJ Gub, Wakil Bupati dan Forkopimda Pohuato. Kabinda bersama masyarakat penambang yang jumlahnya sekitar 200 orang.
Pada kesempatan itu Fadel Muhammad memperkirakan pada 2025 nanti pihak perusahan pertambangan akan menghasilkan uang sebesar Rp12 Triliun, sementara Pohuwato sendiri akan dapat Rp2,7 Triliun.
"Ini dana yang besar untuk Pohuwato, kalau dana sebesar itu digunakan untuk kepentingan rakyat, maka Pohuwato akan makmur," ujarnya.
"Saya bilang pada Ibu Suharsi agar dana itu digunakan untuk bangun pertanian," kata Fadel.
Sementara itu, Aliansi Masyarakat dan Pemuda Nusantara Merah Putih (AMPUH) meminta kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian ESDM untuk segera mengeluarkan izin Pertambangan Resmi (IPR) di Powuhato dan meminta Pemprov Gorontalo membuka Izin Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). (Red)
