 |
| Ketua DPD RI, LaNyalla Mattalitti | Foto: ist |
Jakarta, INDOSATU.ID - Ketidakhadiran Ketua MPR RI Bambang Soesatyo pada acara Penyampaian Maklumat Dewan Presidium Konstitusi di Gedung Nusantara IV, Komplek Senayan, Jakarta, pada Jum'at (10/11/2023) lalu ditanggapi Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).
Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti mengatakan bahwa sebenarnya Bambang Soesatyo mengikuti proses persiapan acara penyerahan Maklumat tersebut, bahkan ikut hadir di dalam Rapat Koordinasi pada tanggal 26 Oktober 2023 di Jakarta.
"Tetapi hari ini, kita saksikan sendiri, saudara Bambang Soesatyo tidak hadir di sini. Melalui suratnya, saudara Bambang Soesatyo menyatakan tidak bisa hadir atas dasar kesepakatan para Pimpinan MPR RI, dan meminta penundaan waktu untuk penyesuaian jadwal bersama," kata LaNyalla.
Lanjut LaNyalla, tindakan Bambang menurutnya merupakan bukti nyata bahwa kedaulatan rakyat telah dirampok oleh segelintir orang yang berlindung di balik baju kelompok.
Ketua DPD RI itu menilai bahwa Undang-Undang Dasar (UUD) hasil Amandemen di tahun 2002 telah mengubah kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan partai politik (Parpol).
Ia juga menuduh bahwa mereka yang sering mengatasnamakan wakil rakyat hanyalah wakil Parpol.
Dalam Forum Penyampaian Maklumat Dewan Presidium Konstitusi itu, LaNyalla menyebut Pimpinan MPR saat ini tidak menunjukkan sikap yang berpihak kepada utusan rakyat.
Preseden Buruk Antar Lembaga Tinggi Negara
Menanggapi hal itu, Sekjen AMPUH (Aliansi Masyarakat Pemuda Nusantara Merah Putih), Heru Purwoko mengatakan, pernyataan LaNyalla sebagai Ketua DPD RI terkesan berkonflik dengan Ketua MPR RI.
Apalagi, katanya, ungkapan itu disampaikan ke publik. AMPUH menganggap LaNyalla sedang berkonflik dengan Bamsoet selaku Ketua MPR RI.
Ia juga menduga bahwa serangan itu dilakukan karena diduga ada kepentingannya yang tidak terakomodir di Lembaga MPR RI.
Oleh karena itu, Heru Purwoko mengingatkan para Anggota DPD RI lainnya agar tidak mengikuti sikap LaNyalla Matalitti dengan menyerang Lembaga MPR RI.
Tindakan itu, lanjut Heru, merupakan sesuatu yang akan menjadi preseden buruk antar Lembaga Tinggi Negara.
Heru juga menanggapi usulan LaNyalla terkait dengan usulan mengembalikan UUD 1945 yang asli.
Sekjen AMPUH ini menilai bahwa sikap Bambang Soesatyo sebagai Ketua MPR RI dan Pimpinan MPR RI lainnya sudah jelas.
Terkait usulan Amandemen UUD 1945 tersebut akan dibahas usai Pemilu 14 Februari 2024.
Baca Juga:
Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
"Sangat aneh bila LaNyalla Mattalitti justru mendorong hal tersebut dibahas saat ini, apakah LaNyalla ingin menimbulkan gejolak menjelang Pemilu 2024?," ucap Heru merasa heran. (Red)
