 |
| Kemah Indonesia Sebut Mahfud MD Salah Gunakan Data Terkait Deforestasi |
Jakarta, indosatu.id - Sejumlah aktivis lingkungan hidup yang tergabung dalam Komite Pemuda Menjaga Hutan Indobesia (KEMAH Indonesia) menyebut Prof Mahfud MD telah salah menyampaikan data.
Bertempat di DD Coffee, Jakarta, Rabu (24/1/2024), mereka membuka diskusi dengan topik "Bijaklah Mengolah Data & Informasi".
Acara tersebut merespon pernyataan dari Prof Mahfud MD dalam Debat Cawapres yang menyoroti angka deforestasi hutan yang terjadi dalam 10 tahun terakhir.
Pada kesempatan itu, Mahfud menyebutkan bahwa telah terjadi deforestasi hingga 12,5 juta hektar lahan.
Luas tersebut dikatakannya melebihi luas dari pada luas negara Korea Selatan, dan 23 kali lebih luas dari Pulau Madura.
Menanggapi hal itu, Koordinator KEMAH Indonesia, Heru Purwoko, mengatakan, "Apa yang disebutkan oleh Prof Mahfud MD tersebut jelas-jelas tidak sesuai dengan data. Fakta sebenarnya ada di Kementerian. Bisa dikatakan sedang ngawur Prof Mahfud MD," sindirnya.
KEMAH Indonesia menyayangkan Prof Mahmud MD yang tidak kroscek terlebih dahulu secara detail data dan informasi yang diperolehnya dari Global Forest Watch tersebut.
Lanjut Heru, yang dikhawatirkan akan menimbulkan polemik, disinformasi di tengah masyarakat bahkan di luar negeri sana, karena deforestasi ini adalah isu internasional yang bisa melemahkan negara.
Kemah Indonesia mempertanyakan mengapa Prof Mahfud MD yang masih menjabat Sebagai Menkopolhukam tidak mau menggunakan data dan informasi terkait deforestasi dari Kementerian yang ada seperti dari KLHK.
"Mahfud malah menggunakan mengolah data dan informasi dari Global Forest Watch. Sebagai Menkopolhukam kan Prof Mahfud MD sering rapat dengan KLHK ataupun dengan Kementerian yang lain," ucap Heru.
Masih kata Heru, Prof Mahmud MD seharusnya bisa lebih mengerti deforestasi, yang tidak bisa menghitung angkanya di jumlahkan dari tahun ke tahun. Menghitung deforestasi harus memahami metodenya.
Kemah Indonesia sepakat dengan apa yang dibantah Menteri LHK Siti Nurbaya atas pernyataan Mahfud MD, dimana Menteri LHK menjelaskan deforestasi yang terbesar terjadi di tahun 2015 dengan angka 1,09 juta hektar.
Pasalnya, saat itu karena El Nino besar dan kebakaran hutan yang terjadi saat itu di 2015. Selanjutnya, angka deforestasi terus turun hampir di setiap tahun hingga tahun 2022 dengan angka 104 ribu hektar.
Menurut para aktivis, berdasarkan data dan informasi yang ada di KLHK, kondisi penutupan lahan dan hutan Indonesia bersifat dinamis.
Seiring dengan kebutuhan lahan untuk pembangunan dan kegiatan lainnya. Perubahan tutupan hutan terjadi dari waktu ke waktu, diantaranya karena konversi hutan untuk pembangunan sektor non kehutanan, perambahan dan kebakaran hutan maupun kegiatan rehabilitasi hutan.
Untuk mengetahui keberadaan dan luas tutupan lahan baik berhutan maupun tidak berhutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan pemantauan hutan dan deforestasi setiap tahun.
Pemantauan hutan dan deforestasi ini dilakukan pada seluruh daratan Indonesia seluas 187 juta hektar, baik di dalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan, dan berdasarkan pada peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) dalam program Kebijakan Satu Peta (KSP).
Pemantauan ini dilakukan menggunakan data utama citra satelit landsat yang disediakan Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa (OR-PA) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan diidentifikasi secara visual oleh tenaga teknis penafsir KLHK yang tersebar di seluruh Indonesia.
Hasil pemantauan hutan Indonesia Tahun 2022 menunjukkan bahwa luas lahan berhutan seluruh daratan Indonesia adalah 96,0 juta ha atau 51,2 % dari total daratan, dimana 92,0 % dari total luas berhutan atau 88,3 juta ha berada di dalam kawasan hutan.
Untuk informasi, deforestasi (netto) Indonesia tahun 2022 adalah sebesar 104 ribu ha. Angka ini berasal dari angka deforestasi bruto sebesar 119,4 ribu ha dikurangi reforestasi sebesar 15,4 ribu ha.
Baca Juga: AMPUH Apresiasi Fadel Muhammad Yang Memperjuangkan Warga Pohuwato Miliki Izin Tambang Resmi
Luas deforestasi tertinggi terjadi di kelas hutan sekunder, yaitu 105,2 ribu ha, di mana 71,3% atau 75,0 ribu ha berada di dalam kawasan hutan dan sisanya seluas 30,2 ribu ha atau 28,7% berada di luar kawasan hutan.
Sebagai pembanding, hasil pemantauan hutan Indonesia tahun 2020-2021 menunjukkan bahwa deforestasi Indonesia tahun 2020-2021 adalah sebesar 113,5 ribu ha, yang berasal dari angka deforestasi bruto sebesar 139,1 ribu ha dikurangi reforestasi sebesar 25,6 ribu ha.
Dengan memperhatikan hasil permantauan tahun 2020-2021 dapat dilihat bahwa deforestasi Indonesia tahun 2021-2022 terjadi penurunan 8,4 %.
Cetak Sejarah Angka Deforestasi Terendah
Indonesia telah berhasil menurunkan angka deforestasi sampai titik terendah pada tahun 2021-2022 sebesar 104 ribu ha. Sementara, deforestasi Indonesia tahun 2020-2021 adalah sebesar 113,5 ribu ha.
Indonesia mulai menghitung tingkat deforestasi sejak tahun 1990. Faktanya, deforestasi tertinggi terjadi pada periode tahun 1996 sampai 2000, sebesar 3,5 juta ha per tahun, periode 2002 sampai 2014 sebesar 0,75 juta ha per tahun, dan mencapai titik terendah laju deforestasi pada tahun 2022 sebesar 104 ribu ha.
Menurut data World Resources Institute Global, deforestasi terendah dicapai di era Jokowi. Juga menurut data World Resources Institute Global, RI sebagai negara nomor satu tingkat penurunan deforestasinya di dunia sebesar 65%, yang dicapai di era pemerintahan Jokowi.
Jika dilihat tren deforestasi berdasarkan data sebelumnya maka penurunan hutan Indonesia relatif rendah dan cenderung stabil.
Hal ini menunjukan bahwa berbagai upaya yang dilakukan Kementerian LHK akhir-akhir ini menunjukkan hasil yang signifikan antara lain: penerapan Inpres Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Pengendalian Kerusakan Gambut.
Selanjutnya, Pengendalian Perubahan Iklim, Pembatasan perubahan Alokasi Kawasan Hutan untuk sektor non kehutanan (HPK), Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH/TORA), Pengelolaan Hutan lestari, Perhutanan Sosial, serta Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Hal ini seiring dengan program Indonesia FOLU netsink 2030.
total luas karhutla, kemudian pada tahun 2023 semakin turun menjadi 182.789 hektar atau 16,38% dari total luas karhutla. Selain itu, pengaturan tinggi muka air tanah 0,4 m ternyata tidak menyebabkan penurunan produktivitas perkebunan sawit. Penelitian menunjukkan terjadi peningkatan produktivitas antara 13-30%.
Data Pemerintah mencatat bahwa luas kebakaran hutan dan lahan dari tahun 2015 menunjukkan tren menurun sampai dengan Oktober 2023.
Sejak kejadian karhutla tahun 2015 (baseline) dengan adanya perubahan paradigma pengendalian karhutla sampai dengan sekarang luas karhutla di Indonesia menurun signifikan 94% - 37%.
Sebagai konsekuensi maka emisi Gas Rumah Kaca yang dihasilkan oleh Indonesia, tidak lagi sebesar ditahun-tahun sebelumnya seperti pada kondisi 2015 dan 2019, sehingga Indonesia tidak lagi menjadi negara peng-emisi 5 terbesar secara global, bahkan pada tahun 2021 tercatat peng-emisi pada ranking ke-9; dengan angka penurunan emisi 890 juta Ton CO2eq.
Menurut data Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) dari Uni Eropa, menunjukkan bahwa Indonesia tidak termasuk ke dalam kelompok negara-negara penyumbang emisi terbesar dari kebakaran hutan dan lahan. Negara-negara maju, seperti AS dan Kanada, termasuk di dalam kelompok tersebut.
Meski begitu, Pemerintah tetap konsisten menjalankan berbagai upaya untuk mencegah karhutla, mulai dari monitoring, penetapan kebijakan, pencegahan, hingga penegakan hukum.
Pada tahun 2024, KLHK sudah merencanakan upaya mitigasi kejadian karhutla dengan meningkatkan upaya-upaya pengendalian karhutla dengan melaksanakan patroli terpadu, TMC, monitoring hotspot, dan pemberdayaan masyarakat yang berada di wilayah rawan karhutla.
Sumber: KEMAH Indonesia
Editor: Admin
