 |
| Front Majukan Daerah : Lanyalla Sering Tak Sejalan Dengan Anggota DPD RI Lainnya | Foto: istimewa |
INDOSATU.ID - Front Majukan Daerah (FM-D) menilai bahwa niat Lanyalla Mahmud Mattalitti untuk kembali menduduki posisi Ketua DPD RI periode kedua di tahun 2024 - 2029 sepertinya akan mendapatkan penolakan keras dari sesama Anggota DPD RI terpilih hasil pemilu 2024.
Selain penolakan dari sesama Anggota DPR RI, FM-D menambahkan, potensi penolakan juga kemungkinan datang dari berbagai elemen masyarakat dan beberapa tokoh nasional.
Heru Purwoko, aktivis dari Front FM-D mengatakan bahwa selama 5 tahun menjabat Ketua DPD RI pada periode sebelumnya, Lanyalla diterpa berbagai isu dan pernah tidak sejalan dengan Anggota DPD RI lainnya.
Heru menambahkan, beberapa Anggota DPD RI lainnya menyampaikan penolakan terhadap Lanyalla untuk memimpin DPD RI.
Penolakan ini, kata aktivis FM-D itu, membuktikan bahwa leadership yang nihil dari Lanyalla sebagai Ketua lembaga tinggi negara.
Heru juga mencatat, salah satu di antaranya adalah pengajuan gugatan presiden threeshold 0 persen ke MK (Mahkamah Konstitusi) dengan menggunakan suara DPD RI sebagai alat untuk memuluskan jalannya sebagai Capres.
Padahal waktu itu, kata Heru, niat tersebut mendapat penolakan dari Anggota DPD RI asal Gorontalo bernama Fadel Muhammad.
Hal itu menimbulkan isu bahwa Lanyalla menggusur Fadel Muhammad dari Wakil Ketua MPR dari unsur DPD RI, karena menjadi penghalangnya menuju Bakal Calon Presiden (Bacapres).
Selain Fadel Muhammad, Lanyalla juga mendapatkan penolakan dari koleganya sesama Anggota DPD RI yang berasal dari Papua bernama Filep Wamafma.
Filep merasa heran dengan pandangan Lanyalla, sebab DPD RI yang dilahirkan dari rahim reformasi malah ingin mengembalikan seperti era Orba (Orde Baru).
Lanyalla juga dinilai berpandangan sinis terhadap acara pertemuan Anggota DPD RI terpilih asal Papua pada Mei 2024 yang diinisiasi oleh Yorrys Raweyai dan anggota DPD lainnya.
Yorrys Raweyai bahkan menyebut bahwa Lanyalla tidak paham dengan situasi saat itu di Papua. Yorrys menambahkan, berbagai pandangan lainnya dari Lanyalla juga berpotensi bertabrakan dengan pandangan sesama Anggota DPD RI lainnya .
Heru, mewakili FM-D mengganggap aneh bila ada pernyataan yang menyebutkan Lanyalla berhasil memimpin DPD RI selama 5 tahun pada periode sebelumnya.
"Janganlah melakukan pembohongan publik, toh masyarakat sekarang ini sudah melek terhadap politik. Masyarakat sudah cerdas, jadi tidak ngefek itu polesan-polesan," tutur Heru, pada siaran persnya, Jum'at (31/5/2024) lalu.
Selain itu, FM-D juga menilai bahwa Lanyalla hanya menjadikan lembaga DPD RI seperti kendaraan pribadinya untuk memenuhi ambisinya mewujudkan dirinya maju sebagai Capres di pemilu 2024 lalu, namun hal itu tidak terwujud.
FM-D menduga, ambisinya untuk nyapres di Pemilu 2029 dengan menggunakan suara lembaga DPD RI sebagai alat.
Oleh karena itu lah, lanjut FM-D yang diwakili Heru, ketika Lanyalla kembali menduduki kursi Ketua DPD RI, aturan-aturan yang ada bisa saja di tekak-tekuk.
Saat ini, lanjut aktivis FM-D itu, DPD RI membutuhkan sosok figur pimpinan DPD RI yang memiliki Leadership yang kuat dan teruji dan bukan malah memiliki ambisi untuk nyapres.
Ketua DPD RI, kata Heru, seharusnya fokus melakukan tugas -tugasnya untuk penguatan peran DPD RI dan dapat membawa DPD RI berkolaborasi dengan instansi lembaga negara lainnya dengan tujuan memajukan daerah bukan justru menjadikan lembaga DPD RI sebagai lawan dari lembaga negara diluar DPD RI.
"Kita tidak ingin lagi lembaga tinggi DPD RI kembali memiliki seorang pimpinan yang berlatar belakang mantan napi (nara pidana). Itu akan menjadi semakin merusak tatanan bernegara di republik ini bila pimpinannya itu malah diduduki oleh mantan napi yang pernah mendekam di jeruji besi akibat ulahnya," terang Heru, mewakili FM-D. (Red)
