 |
| Bobby Nasution saat menerima dukungan rekomendasi PKS sebagai Bacalon Gubernur Sumut (ist.) |
Medan, INDOSATU.ID - Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgub Sumut) membawa aroma baru dari sebelumnya.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang sebelumnya cukup sering mengkritisi kebijakan Istana, kini memilih berkoalisi daripada duduk bersama partai oposisi.
Hal ini tercermin setelah PKS memberikan dukungan kepada menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution sebagai Bakal Calon Gubernur Sumatera Utara (Balon Gubsu) pada Pilgub Sumut 2024 yang akan digelar di bulan November.
Ahmad Mabruri selaku juru bicara (Jubir) PKS membenarkan dukungan partainya kepada Bobby Nasution.
Ia menuturkan bahwa dukungan rekomendasi itu telah diserahkan pada Jumat (2/8/24) kemarin.
Ditambahkannya, dukungan rekomendasi kepada menantu Presiden Jokowi itu diserahkan langsung oleh Ahmad Syaikhu selaku Presiden PKS didampingi para pengurus DPP PKS.
Ahmad Mabruri mengungkapkan, jika nanti Bobby telah resmi mendaftar ke KPU Sumut, partainya akan berjibaku dan totalitas untuk memenangkan ipar Wakil Presiden (Wapres) terpilih itu.
Kritik PKS Terhadap Bobby Nasution
Pada Senin (15/6/2021) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Medan pernah menyoroti buruknya realisasi pendapatan asli daerah (PAD), terutama dari sektor retribusi perparkiran selama tahun anggaran 2020.
"Pada 2019 terealisasi Rp26,56 miliar, kenapa di 2020 turun jauh sekali?," tutur Syaiful Ramadhan selaku Jubir Fraksi PKS DPRD Medan pada saat menyampaikan pemandangan umum fraksi dalam rapat paripurna di gedung DPRD Medan.
Pada Senin 18 Oktober 2021 lalu, Fraksi PKS DPRD Medan juga pernah menyoroti keberadaan terminal liar dan pengalihan fungsi trotoar yang terjadi di Kota Medan.
"Pasal 9 ayat 5 huruf (a) disebutkan setiap orang dan atau badan tidak boleh membuat atau mendirikan terminal bayangan. Faktanya saat ini banyak kita temukan terminal liar," tutur Jubir Fraksi PKS DPRD Medan, Abdul Latif Lubis, kala itu.
Kritik PKS Terhadap Istana
Walaupun mendukung menantu Istana di perhelatan Pilgub Sumut, namun PKS pernah menyampaikan beberapa kritik.
Dilansir dari laman pks.id, setidaknya ada 4 poin kritik yang disampaikan PKS kepada Istana, di antaranya:
- PKS kritik demokrasi semakin mundur,
- PKS kritik pemberantasan korupsi mengalami kemunduran,
- PKS kritik kualitas legislasi buruk,
- PKS kritik lambatnya recovery akibat pandemik COVID-19.
Selain itu, masih ada beberapa kritik yang disampaikan PKS, berikut beberapa di antaranya yang dirangkum editor media indosatu.id dari berbagai sumber :
- PKS Kritik 100 Hari Kinerja Pemerintahan Jokowi-JK.
- PKS Kritik Jokowi Lantik 3 Wamen Baru, Singgung Transaksi Politik.
- Kritik Jokowi soal HGU Investor 190 Tahun, Politikus PKS: IKN "For Sale".
- PKS Kritik Keras Jokowi Bikin Kementerian Investasi: Sia-sia!.
- PKS Kritik Restu Menteri 'Jual Diri': Berbahaya, Jokowi Perlu Klarifikasi.
- PKS Kritik Pedas Jokowi Soal Hukuman Mati bagi Koruptor.
- PKS Kritik Pencabutan Status Pandemi Covid 19 oleh Jokowi.
- PKS Kritik Gaya Politik Jokowi, Bukan Seperti Negarawan.
- PKS Kritik Jokowi Berikan Sembako Langsung: Bukan Presiden yang Baik.
- PKS Kritik Jokowi Terbitkan Perppu Cipta Kerja.
Terakhir kali pada Jumat (2/8/2024) kemarin, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera juga sempat menyinggung soal permintaan maaf Presiden Jokowi kepada masyarakat Indonesia.
Dirinya mengatakan bahwa kebijakan Presiden Jokowi belum menyentuh seluruh rakyat Indonesia.
Ia pun meminta agar Presiden Jokowi tidak hanya menyampaikan kelebihannya tetapi juga menyampaikan kekurangannya sebagai pemimpin Indonesia.
"Pak Jokowi sampaikan catatan 10 tahun kekurangannya biar bisa dilanjutkan oleh penggantinya," ujar Mardani Ali Sera selaku Ketua DPP PKS di hadapan wartawan, Jumat (2/8/2024) kemarin.
Walaupun begitu, ia menyinggung tingkat kepuasan masyarakat atas kepemimpinan Jokowi dan mengatakan masih ada warga yang belum tersentuh.
"Walau tingkat kepuasan rakyat tinggi, tetap ada banyak yang tidak tersentuh dan tak terlayani," imbuhnya.
Sumber: Dirangkum dari berbagai sumber
Editor: Lian
