Deliserdang, INDOSATU.ID - Ratusan masyarakat berbondong-bondong datang ke Kantor Camat Pantai Labu hingga membuat suasana di seputaran kantor tersebut tampak ricuh, Kamis (24/10/2024).
Kedatangan massa aksi ini menyampaikan orasi penolakannya atas kedatangan pengungsi Rohingya.
Penolakan dan protes massa semakin menggema untuk meminta pengungsi imigran Rohingya.
Mereka pun meminta agar segera dilakukan pemindahan dari wilayah Kecamatan Pantai Labu.
 |
| Para imigran Rohingya yang akan direlokasi pemerintah (Foto: dokumentasi) |
"Kami warga masyarakat di sini menolak tegas dan tidak terima jika pengungsi imigran Rohingya berada di tempat kami, karena kita tidak tau mereka ini entah bawa penyakit, kami tidak terima," ujar orator massa.
"Kalau tidak diusir dari sini, maka kami akan semakin banyak melakukan aksi masa unjuk rasa ke Kantor Camat Pantai Labu ini," tambahnya.
Lemparan sandal dan botol air mineral hingga teriakan dari ratusan kelompok masa yang melakukan aksi unjuk rasa semakin membuat suasana makin tak terkendali.
Pihak kepolisian yang berjaga dan massa tampak saling dorong-dorongan hingga keadaan semakin heboh.
Massa tampak berupaya menerobos barisan Polisi yang berjaga hingga petugas yang memblokade terpojok ke pintu Aula Kantor Camat Pantai Labu.
Upaya petugas gabungan dari Forkopimcam di lokasi untuk melakukan diskusi dan meredamkan amuk masa aksi unjuk rasa yang terus bertambah pun terlihat sia-sia.
Iptu Sujarwo, S.Psi., MH., selaku Kapolsek Pantai Labu tampak terlihat ikut berjaga dalam barisan blokade dan mencoba menenangkan massa aksi.
Sebelumnya beredar isu bahwa pengungsi Rohingya direncanakan akan direlokasi ke rumah nelayan.
Isu itulah yang kemudian membuat massa aksi melakukan orasi di depan Kantor Camat Pantai Labu.
"Sekarang ini kami sedang berupaya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk segera mencari solusi guna mengambil tindakan dan keputusan bersama," Iptu Sujarwo.
"Saya mohon untuk masyarakat lebih bersabar dan tenang, secepatnya kami akan cari solusi terbaik. Tentunya sesuai dengan hukum yang berlaku," pungkasnya. (Red)
