 |
| Koordinator LAKSI, Azmi Hidzaqi (ist.) |
Jakarta, INDOSATU.ID - Azmi Hidzaqi selaku Koordinator LAKSI (Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia) mengatakan keyakinannya terhadap netralitas Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dalam pelaksanaan Pilkada serentak yang digelar pada Rabu (27/11/2024).
Ia pun menilai bahwa Kapolri mampu bertanggung jawab penuh dan profesional menjaga netralitas Polri pada pilkada serentak 2024.
Ditambahkannya, LAKSI berharap semangat netralitas dan profesionalisme yang ditunjukkan Polri selama tahapan proses Pilkada 2024 tetap terjaga dalam berbagai aspek tugas maupun tanggung jawab yang dijalankan.
"Polri memiliki prinsip netralitas yang teguh dan akan tunduk pada Undang-undang (UU), khususnya UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, terlebih putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah menguatkan kalau TNI/Polri harus bersikap netral dalam gelaran Pilkada Serentak 2024," kata Azmi dalam siaran persnya yang diterima tim redaksi indosatu.id, Kamis (28/11/2024).
Sebab, sambung dia, jika melanggar prinsip netralitas tentu akan terancam hukuman pidana.
Hal ini, tambahnya, telah dikuatkan oleh putusan MK No 136 PUU XII 2024 tentang Sanksi Pidana bagi aparat yang tidak netral.
"Komitmen ini juga tercermin dari surat telegram yang diterbitkan Kapolri, sehingga memastikan bahwa Pilkada berlangsung dengan adil dan bebas dari pengaruh yang tidak seharusnya," tuturnya.
Dia juga menyinggung terkait adanya segelintir orang yang memunculkan isu negatif perihal Polri di masa Pilkada 2024.
"Kami sangat menyayangkan adanya sejumlah pihak yang coba membuat opini dan provokasi dengan cara membuat narasi bahwa Kapolri tidak netral dalam Pilkada ini. Terkait isu itu, kami meminta Polri perlu mengusut orang-orang yang sengaja membuat berita hoax dan propaganda yang memiliki kepentingan untuk menjatuhkan citra polri," ujar Azmi.
"Kami yakin oknum yang menggiring opini negatif soal netralitas Polri memiliki kepentingan politik partisan dan mempunyai agenda politik membahayakan proses demokrasi kita, dengan cara memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa," tambahnya.
"Untuk itu, kami mengajak masyarakat untuk melawan isu hoax yang mendiskreditkan Kapolri, kami meminta agar masyarakat jangan mudah percaya dengan opini negatif yang sengaja dibuat untuk menjatuhkan citra Polri. Kami yakin dan percaya, Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah profesional dan akuntabel sesuai aturan undang-undang," tutupnya. (Red)
